JAKARTA (Suara Karya): Prestasi membanggakan diraih dr Arjaty Wahidah Daud, MARS, FISQua, CERG, QRGP, QRMA, CGRCP, yang berhasil meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Terbuka (UT) dengan predikat Cum Laude, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00.
Kelulusan tersebut ditetapkan dalam sidang terbuka promosi doktor yang dipimpin langsung Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Prof Maman Rumanta, di Gedung Rasamala, di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/6/26).
Hadir dalam kesempatan yang sama, Rektor UT yang juga bertindak sebagai penguji internal, Prof Dr Ali Muktiyanto.
Dalam sidang tersebut, dr Arjaty mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Enterprise Risk Management pada Pelayanan Publik di RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta’.
Penelitiannya menawarkan model baru penerapan Enterprise Risk Management (ERM) di rumah sakit pemerintah, yang tak hanya berfokus pada mitigasi risiko, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (public value creation), keberlanjutan organisasi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga kemampuan organisasi mengelola risiko secara strategis untuk menciptakan nilai bagi masyarakat, menjamin keberlangsungan, dan membangun ketahanan organisasi,” ujar perempuan yang sehari-hari aktif sebagai konsultan manajemen risiko.
Dalam disertasinya, Arjaty menemukan pengelolaan risiko di banyak rumah sakit pemerintah masih dilakukan secara parsial, administratif, dan terkotak-kotak pada unit tertentu seperti rekam medis, K3, sistem informasi rumah sakit, maupun layanan klinis.
Padahal, lanjut dokter lulusan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sam Ratulangi, Manado, berbagai studi internasional menunjukkan ERM yang efektif harus terintegrasi dalam tata kelola, strategi organisasi, struktur, hingga teknologi secara menyeluruh.
Mantan Direktur RS Sentra Medika itu mengidentifikasi tiga kesenjangan utama yang melatarbelakangi penelitiannya, yaitu kesenjangan empiris antara praktik dan teori, keterbatasan kajian yang menghubungkan ERM dengan administrasi publik, serta disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk menjawab tantangan itu, Arjaty mengembangkan model ERM yang mengintegrasikan kerangka kerja COSO ERM dengan paradigma administrasi publik, yakni Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service.
“Model tersebut dibangun dalam 7 komponen utama yang mencakup tata kelola dan budaya risiko, strategi dan sasaran, informasi dan komunikasi, kerangka kerja, proses bisnis, kinerja, serta audit dan evaluasi,” tutur istri dari Dr dr Rudi Putranto SpPD, Subs.PPM (k), FINASIM, MPH.
Menurut Dewan Pakar Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI), paradigma baru manajemen risiko di rumah sakit pemerintah harus bergeser dari sekadar menghindari risiko menjadi instrumen penciptaan nilai publik.
Dalam model yang dikembangkan Arjaty, risiko tidak lagi dipandang semata sebagai ancaman, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan organisasi.
Ibu tiga anak tersebut juga memperkenalkan konsep matriks nilai pelayanan publik yang mengukur keseimbangan antara kualitas hasil layanan dan efektivitas biaya.
“Paradoks dalam pelayanan kesehatan bukanlah masalah yang harus dihilangkan, tetapi harus dikelola melalui manajemen risiko yang tepat,” ujar pemilik gelar MARS dari Universitas Indonesia itu.
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15. Lokus penelitian berada di RSUD Tarakan, rumah sakit tipe A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki 450 tempat tidur, lebih dari 1.200 pegawai, 27 layanan spesialis, dan 20 subspesialis.
Dalam kesempatan yang sama,
Rektor UT, Prof Dr Ali Muktiyanto menilai disertasi Arjaty menghadirkan model yang sangat inovatif, karena mengintegrasikan aspek kebijakan publik, tata kelola rumah sakit, hingga operasional pelayanan kesehatan berbasis manajemen risiko.
“Ini sebuah kombinasi dan integrasi antara kebijakan hingga operasional yang belum ada sebelumnya. Dr Arjaty menghasilkan model yang berangkat dari kerangka COSO tetapi dikembangkan lebih luas dalam dunia kesehatan dan manajemen rumah sakit,” kata Prof Ali.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut berpotensi menjadi rujukan bagi rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia. “Kami berharap hasil penelitian ini ditindaklanjuti melalui policy brief kepada regulator, manajemen rumah sakit, dan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis ‘public value creation’,” ujarnya.
Ali menambahkan, model tersebut penting karena rumah sakit daerah memiliki posisi unik sebagai institusi pelayanan publik sekaligus organisasi yang harus menjaga keberlanjutan tata kelola dan keuangannya.
“Rumah sakit pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun pada saat yang sama harus mampu menjaga keberlanjutan organisasi. Pendekatan manajemen risiko seperti ini menjadi sangat relevan,” katanya.
Lebih jauh, Prof Ali menyebut capaian Arjaty menjadi bukti kualitas pendidikan tinggi jarak jauh yang diselenggarakan UT. Karena
meraih IPK 4,00 pada program doktor bukanlah hal mudah, terlebih dalam sistem pembelajaran mandiri yang diterapkan UT.
“Hari ini, UT kembali meluluskan doktor Administrasi Publik dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat Cum Laude. Ini membuktikan, pendidikan jarak jauh yang dikelola dengan standar mutu tinggi mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ali bahkan mengungkapkan, pihaknya telah meminta dr Arjaty untuk bergabung sebagai dosen tidak tetap dan pembimbing mahasiswa sarjana di Universitas Terbuka.
“Saya melihat dr Arjaty adalah seorang pembelajar sejati. Referensi yang digunakan dalam disertasinya sangat luas dan menunjukkan kedalaman akademik yang luar biasa,” katanya.
Dengan keberhasilan itu, Arjaty menjadi doktor ke-5 Program Doktor Administrasi Publik Universitas Terbuka, sekaligus menghadirkan kontribusi ilmiah baru bagi pengembangan tata kelola rumah sakit dan pelayanan kesehatan publik di Indonesia. (Tri Wahyuni)