JAKARTA (Suara Karya): Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta Mandiri sebenarnya berlaku pada kelas I dan II. Kenaikan iuran sebesar Rp16.500 di kelas III akan disubsidi oleh pemerintah.
“Dalam regulasi disebutkan iuran kelas III untuk PBPU dan BP naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Peserta hanya perlu membayar Rp25.500, selisih Rp16.500 akan dibayarkan pemerintah,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (14/5/20).
Kenaikan iuran JKN itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan itu dinyatakan mulai 1 Juli 2020, iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas I menjadi Rp150 ribu, kelas II menjadi Rp100 ribu dan kelas III menjadi Rp42 ribu.
Subsidi iuran diberikan kepada peserta PBPU dan BP kelas III, lanjut Askolani, karena pemerintah menyadari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sedang lesu akibat pandemi corona virus disease (covid-19). Karena itu, peserta kelas III tetap membayar seperti tarif sebelumnya sebesar Rp25.500.
“Jadi peserta kelas III pada segmen PBPU dan BP tetap membayar sesuai tarif lama. Kenaikan itubhanya diatas kertas. Karena selisih iuran JKN tetap dibayarkan pemerintah,” ucapnya.
Kenaikan iuran yang sesungguhnya, menurut Askolani, untuk segmen PBPU dan PU kelas III baru akan diberlakukan pada Januari 2021. Iuran yang dibayarkan bukan Rp42 ribu, melainkan Rp35 ribu per orang per bulan. Selisih Rp7 ribu akan ditanggung pemerintah.
“Besaran iuran Rp35 ribu pun masih bisa berubah. Peserta kelas III tetap membayar Rp25.500, asalkan selisihnya ditanggung bersama pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa menjelaskan, Perpres No 64 Tahun 2020 sebenarnya tak hanya mengatur soal penyesuaian iuran, tetapi juga beberapa perbaikan dalam ekosistem dan tata kelola program JKN-KIS.
“Perpres 64/2020 hanya menetapkan kenaikan iuran untuk peserta PBPU dan BP kelas II dan kelas I. Bahkan kenaikan iuran untuk kelas I dan kelas II itu lebih rendah Rp10 ribu dari besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yakni Rp160 ribu untuk kelas I dan Rp100 ribu untuk kelas II.
“Jika peserta kelas I dan II keberatan atas besaran iuran yang baru, mereka dipersilakan untuk turun kelas. Jadi gak selamanya berada di kelas yang sama. Ajuka saja perubahan kelas langsung ke BPJS Kesehatan,” tutur Kunta menandaskan. (Tri Wahyuni)
Berita Terkini
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026NusantaraTerkini Ekonomi Lainnya
Pesona By The Sea PIK, Surga Belanja Jenama Lokal Tepi PantaiEkonomi • 22/11/2026, 07:42 WIB
Bank Jakarta Targetkan 50.000 Pelari di International Marathon 2027Ekonomi • 21/11/2026, 23:29 WIB
70 Persen Harga Rokok Masuk Kas Negara, Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga KerjaEkonomi • 19/11/2026, 14:41 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi • 15/10/2026, 17:51 WIB