Rumah Agunan Dieksekusi 2 Juli Ini, PT Radnet Tuntut Ganti Rugi Rp 205 Miliar

0

JAKARTA (Suara Karya): Kisruh antara PT Rahajasa Media Internet (Radnet) dan Kemenkominfo (BAKTI) berlanjut pada eksekusi rumah agunan di Jalan Diponegoro Nomor 10 yang akan dilaksanakan pada 2 Juli 2020. Padahal, BAKTI sudah dinyatakan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Radnet sebesar Rp 205 Miliar.

Sehubungan dengan dilakukannya proses eksekusi pengosongan Rumah di Jalan Diponegoro Nomor 10, PT Radnet melalui rilis yang diterima Rabu sore (1/7/2020) di Jakarta menyatakan, PT Radnet telah merampungkan pekerjaan tersebut pada 2014 namun pihak Kemenkominfo (BAKTI/Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) belum bersedia membayar.

PT Radnet yang tidak menyebutkan nara sumber perusahaan melalui rilis itu mengungkapkan, sehubungan dengan dilakukannya proses eksekusi pengosongan rumah di Jalan Diponegoro Nomor 10 kronologi peristiwa.

Pada 29 Juni 2011 telah terjadi perjanjian kredit antara PT Rahajasa Media Internet (PT Radnet) dengan Bank BJB dimana fasilitas pinjaman khusus untuk pekerjaan KPU/USO di Kemkominfo RI (BAKTI).

Sebagai jaminan diberikan sebuah rumah di Jalan Diponegoro No 10 Jakarta Pusat dengan tambahan jaminan lain yang jumlahnya mencapai dua kali lipat dari nilai pinjaman.

Pada tanggal 27 Desember 2013 secara tidak diduga rumah Jalan Diponegoro No 10 Jakarta Pusat telah terpilih menjadi Bangunan Cagar Budaya dimana selain bentuk bangunan tersebut sudah lebih dari 50 tahun (UU Cagar Budaya), rumah tersebut adalah tempat tinggal dari pahlawan nasional RI yaitu, Prof Muhammad Yamin yang tentunya memiliki nilai sejarah untuk Bangsa Indonesia dan pada Januari 2014 dengan Keputusan Gubernur No 72 Tahun 2014 rumah tersebut resmi ditetapka sebagai Bangunan Cagar Budaya yang harus dilindungi dan dijaga.

Selain sebagai cagar budaya, rumah tersebut juga menjadi rumah singgah bagi (alm) Sri Paduka Mangkoenagoro VIII ketika melakukan kunjungan ke Jakarta.

Pada 2014 Pekerjaan PT Radnet telah selesai/rampung namun Pihak Menkominfo (BAKTI) belum Juga bersedia membayar pekerjaan tersebut.

Akibat tidak ada kepastian bayar dari BAKTI, maka PT Radnet mendaftarkannya ke Pengadilan BANI dan pada 27 Juli 2017 telah diputuskan secara inkraagh dengan No. 30/ARB/BANI-SBY/III/2017 bahwa BAKTI Wanprestasi dan harus Membayar Ganti Rugi kepada PT Radnet Sejumlah Rp. 205 Milyar. Untuk diketahui Jumlah Kredit Pinjaman Dengan Bank BJB sejumlah Rp 148 Milyar maka Jelas masih ada kemampuan bayar dari PT Radnet.

Hingga 2019 BAKTI dengan Kementerian Keuangan belum juga menjalankan putusan BANI sehingga pemberi kredit pekerjaan yaitu Bank BJB pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mendaftarkan PKPU dan mempailitkan PT Radnet.

Bahwa tindakan Bank BJB yang melakukan PKPU (pembayaran kewajiban pembayaran utang) dan mempailitkan PT Radnet dianggap sama saja tidak mempercayai terhadap kemampuan membayar Pemerintah Republik Indonesia, karena Bank BJB telah tahu bahwa pekerjaan ini bersumber dari pemerintah dan pembiayaan Bank BJB khusus untuk pekerjaan pemerintah ini.

Dan, Bank BJB juga mengikuti dari proses pekerjaan, penagihan hingga keputusan BANI. Namun, Bank BJB mengambil tindakan seolah-olah PT Radnet yang tidak mau membayar pinjaman kreditnya.

Pada 17 Januari 2020 diterbitkannya Surat Permohonan Lelang kepada Balai lelang/KPKNL dari Bank Jabar (BJB) yang ditujukan kepada Balai Lelang/KPKNL namun dengan tidak memberikan Informasi sebenarnya mengenai Keputusan Gubernur DKI Nomor 72 Tahun 2014 Tentang status Bangunan Cagar Budaya (BCB) atas rumah Jalan Diponegoro Nomor 10 Jakarta Pusat, sedangkan Pihak Balai lelang wajib memberikan Informasi seutuhnya mengenai keadaaan, Kondisi dan Status asset yang akan dilelang.

Bahwa pada 12 Febuari 2020 lelang telah diputuskan tanpa pertimbangan BCB dengan melanggar UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Lalu, pada 13 Maret 2020 penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Penerbitan Surat tertanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksaan Eksekusi Pengosongan Rumah Jl. Diponegoro pada tanggal 2 Juli 2020, sedangkan surat tersebut dikirim dan diterima pada tanggal 29 Juni 2020 siang hari.

PT Radnet juga mengungkapkan di rilis tersebut, pada 25 Juni 2020 pihaknya bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perlawanan eksekusi dengan agenda sidang mediasi.

Tanggal 29 Juni 2020 diterimanya surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Rumah Jalan Diponegoro Nomor10 pada siang hari, sedangkan surat pemberitahuan tersebut tidak disampaikan pada saat pertemuan sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Juni 2020.

“Bahwa surat pemberitahuan eksekusi yang diberikan sejak tanggal 29 Juni 2020 dan harus dilakukan pengosongan pada tanggal 2 Juli 2020 (jrak waktu tiga hari) tidak memiliki rasa kemanusiaan, dimana keluarga (alm) Muhammad Yamin sudah tinggal di rumah tersebut lebih dari 55 tahun dan anak tertua almarhum sekarang sudah ber umur 76 Tahun.

Serta di saat Pandemi Covid 19 ini seorang keluarga harus dipaksa keluar tanpa memberikan waktu yang cukup. (indra)