DENPASAR (Suara Karya): Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia melatih puluhan inspektur pangan dari Timor Leste untuk pengawasan obat dan makanan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari kerja sama 2 negara dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Upaya ini sekaligus membangun jejaring kerja sama antar badan pengawas (regulator),” kata Kepala BPOM, Penny Lukito usai penandatanganan kerja sama dengan Otoritas Inspeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi Sanitasi dan Makanan (Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonomika, Sanitaria no Alimentar/AIFAESA) Republik Demokratik Timor-Leste, di Denpasar, Bali, Senin (23/7).
Penandatanganan kerja sama dilakukan Kepala Otoritas AIFASEA, Abilio Oliviera Sereno. Hadir dalam kesempatan itu, Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan, BPOM, Tetty Helfery Sihombing, Konsul Jenderal Timor Leste di Denpasar, Elda Fereira, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas, Dewo Broto Joko, Direktorat Kerja Sama Teknik Kemenlu, Victor Hardjono dan Direktorat Asia Tenggara Kemenlu, Arief Ihsan Rathomy.
Penny menjelaskan, pelatihan dilakukan selain untuk meningkatkan kapasitas Inspektur Pangan AIFASEA, juga dalam pengembangan dan pengaturan sistem keamanan pangan nasional di Timor-Leste. Sehingga tercipta kemandirian dalam sistem keamanan pangan di negara tersebut.
“Pelatihan semacam ini baru pertama kali kita lakukan. Semoga dapat mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan pangan memang menjadi perhatian bersama Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste. Berbagai bentuk kerja sama telah dilakukan, antara lain BPOM RI dan AIFASEA dalam bentuk pertukaran informasi dan regulasi tentang Keamanan dan Mutu Pangan yang berlaku di masing-masing negara.
Lewat kerja sama itu, lanjut Penny, kedua negara saling memberi informasi yang berkaitan dengan pengendalian masalah keamanan dan kualitas obat dan makanan. Selain bantuan teknis dari Indonesia ke Timor-Leste.
“Isu keamanan pangan menjadi salah satu topik penting selama bertahun-tahun. Hal itu tertuang dalam agenda prioritas baik di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral,” katanya.
Ia menilai, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menggalakan upaya kolektif kewaspadaan keamanan pangan, mulai dari pengawasan tingkat negara hingga multilateral. Selain memastikan bahwa keamanan pangan masuk dalam agenda prioritas.
“Perlu dilakukan sharing informasi dan pengalaman, agar sistem keamanan pangan masa depan dapat ditingkatkan dengan lompatan yang tinggi. Hal itu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ucapnya.
Pada kunjungan kerja Kepala BPOM ke Timor Leste pada 2017, Penny menyampaikan komitmennya untuk membangun kerjasama yang lebih konkrit melalui kolaborasi dalam bidang pengawasan pangan dan keamanan pangan, laboratorium obat, penyusunan standardisasi obat.
“Termasuk kerja sama dalam pengawasan peredaran obat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste,” kata Penny menegaskan.
Badan pangan dunia FAO mendukung komitmen BPOM RI atas Timor-Leste, mengingat negara tersebut baru menjadi anggota Codex pada Februari 2018. Sehingga butuh peningkatan kapasitas keamanan pangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir Juni 2018 lalu, Presiden RI Jokowi menerima Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Gutterres Lu Olo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas peningkatan hubungan melalui kerjasama di berbagai bidang.
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen bahwa Indonesia akan tetap menjadi mitra terpercaya bagi Timor Leste untuk pengembangan dan pembangunan di negara tersebut. (Tri Wahyuni)