JAKARTA (Suara Karya): Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) terbaru menunjukkan 83 persen masyarakat setuju adanya pembatasan akses naik ke teras candi Borobudur. Hal itu perlu untuk pelestarian cagar budaya.
“Meski 8 dari 10 responden tahu teras candi tidak boleh dinaiki, tetapi mereka masih berminat untuk naik,” kata Direktur Riset Katadata Insight Center Gundy Cahyadi dalam taklimat media secara daring, Kamis (15/6/23).
Pernyataan itu disampaikan terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Pembatasan Akses Naik Teras Candi Borobudur, yang dilakukan KIC belum lama ini.
Ditambahkan, responden juga memahami jika Candi Borobudur perlu dirawat dan dijaga kelestariannya, karena telah menjadi ikon sejarah. Perawatan akan memperpanjang usia candi.
“Sekitar 87 persen responden menanggapi penutupan candi dengan sentimen positif dan 12 persen merespon negatif,” ujar Gundy.
Sentimen positif itu disampaikan, lanjut Gundy, karena penutupan candi perlu untuk pelestarian, menghindari perilaku buruk pengunjung, menjaga benda bersejarah dan sumber pengetahuan, menghormati tempat sakral serta upaya konservasi candi.
“Survei memperlihatkan, penutupan teras Candi Borobudur pada dasarnya bisa diterima oleh masyarakat. Sebagian besar paham, Candi Borobudur adalah cagar budaya yang tentunya harus dirawat,” kata Gundy menegaskan.
Terkait hasil survei KIC tersebut, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Hilmar Farid menilai, hasil survei itu diperlukan Kemdikbudristek agar bisa menetapkan langkah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.
“Tugas kami adalah bagaimana menjaga, merawat dan pelestarian cagar budaya Borobudur tersebut agar bisa diturunkan ke generasi berikutnya,” ucapnya..
Hilmar menilai, masyarakat akan lebih percaya jika melihat hasil riset. Dengan demikian, publik bisa lebih menerima alasan pembatasan naik ke teras Candi Borobudur.
“Hasil survei memberi petunjuk kepada Ditjen Kebudayaan untuk merumuskan kebijakan yang lebih selaras dengan persepsi publik ini,” ungkapnya.
Hilmar percaya atas hasil riset yang dilakukan Katadata. Karena lembaga riset tersebut selama ini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sangat obyektif.
“Jika kita buat kebijakan dengan berpijak pada data-data yang ada ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan menjadi jelas dengan sendirinya,” kata Hilmar.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pada Maret 2020 lalu menutup akses masuk ke lorong dan selasar candi Borobudur. Pengunjung hanya boleh melihat candi dari pelataran saja.
Kemudian muncul wacana kenaikan tarif masuk candi dari Rp50 ribu menjadi Rp750 ribu. Sedangkan kenaikan tarif bagi orang asing dari 25 menjadi 100 dollar Amerika. Kenaikan tarif itu untuk mengurangi pengunjung naik ke candi.
Kenaikan tarif masuk itu mendapat kemudian menimbulkan kontra dari masyarakat. Kenaikan dibatalkan, pemerintah lalu menetapkan kebijakan akses naik dengan kapasitas terbatas.
Lalu muncul usulan kenaikan tarif masuk menjadi Rp100-150 bagi Indonesia dan Rp500 ribu untuk orang asing. Tarif tidak berlaku untuk tujuan ibadah. Hingga kini, penetapan tarif itu masih dalam tahap kajian.
Ditanya soal metode survei, Gundy Cahyadi menjelaskan, pihaknya menggunakan penelitian kuantitatif survei online dan kualitatif in-depth interview. Responden untuk survei online yaitu 1.648 dari pulau Jawa dan 543 dari luar pulau Jawa.
Sedangkan in-depth interview melibatkan 6 narasumber yang merupakan pengelola, pelaku usaha, komunitas agama, serta ahli. “Sebenarnya masyarakat menerima alasan pelarangan naik ke Candi Borobudur,” ungkapnya.
Ditambahkan, 23 persen responden tahu tidak boleh naik ke teras 1-5, lalu 49 persen tahu tidak boleh naik ke teras 6-8 dan 68 persen tahu tidak boleh naik ke teras 9-10.
“Namun, 8 dari 10 responden yang tahu teras candi tidak boleh diakses, ternyata masih berminat untuk tetap,” katanya.
Menurut Gundy, naik candi Borobudur merupakan daya tarik dari wisata Borobudur. Namun, melihat tingkat pengetahuan serta sentimen positif masyarakat atas ditutupnya akses naik candi yang cukup tinggi, sehingga membuka akses naik candi tidak menjadi hal urgen bagi wisatawan.
“Untuk itu, pemerintah harus menggantikan aktivitas naik candi ke aktivitas alternatif, yang bisa membuat pengunjung merasakan pengalaman seperti naik candi,” kata Gundy menandaskan. (Tri Wahyuni)