JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Laut Flores yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.
Gempa tersebut menimbulkan kerusakan pada sarana pendidikan di 7 kabupaten di Pulau Flores, yakni Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka.
Data per 16 Agustus 2026 mencatat, ada 253 satuan pendidikan terdampak, terdiri dari 199 satuan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB (kewenangan kabupaten) dan 54 satuan jenjang SMA/SMK/SLB (kewenangan provinsi).
Jumlah itu, termasuk Ruang Kelas Baru (RKB) hasil Revitalisasi 2026 seperti SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang.
Hingga saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai simpul penanganan bencana di lapangan terus melakukan proses pendataan dan penanganan kerusakan.
Kabupaten Manggarai merupakan wilayah dengan kerusakan terparah, yaitu 104 sekolah dari berbagai jenjang, diikuti Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 Sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah dan Manggarai Barat 23.
Selain kerusakan bangunan, musibah gempa bumi juga menelan korban jiwa dari lingkungan satuan pendidikan, yakni tiga orang murid dan satu orang guru. Dua murid dan satu guru di Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan satu murid di Kabupaten Manggarai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk memastikan pendataan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal, bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Abdul Mu’ti, di Jakarta (16/8/26).
Sebagai respons cepat menjaga keberlanjutan pembelajaran sekaligus mengutamakan keselamatan warga sekolah, Kemendikdasmen menyiapkan 50 tenda Ruang Kelas Darurat yang bergerak melalui dua klaster ekspedisi.
Klaster pertama mengirim 30 tenda dari penyimpanan Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo.
Pengiriman tersebut juga membawa 1.000 paket ‘Family Kit’, 200 paket ‘School Kit’ umum, dan 2.000 paket ‘School Kit’ SMA/SMK untuk mendukung kebutuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Bantuan tersebut akan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus 2026 menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026.
Kemendikdasmen menargetkan pemasangan tenda mulai 23 Agustus 2026. Rencananya, BGTK NTT akan menerima dan mengelola bantuan di Posko Kemendikdasmen, Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.
Sementara klaster kedua mengirim 20 tenda dari penyimpanan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang menuju Pelabuhan Ende untuk mendukung sekolah di wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Pengiriman menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. BPMP NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 di SKB Ende sebagai titik transit logistik sebelum mendistribusikannya ke wilayah sasaran.
Tim Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di bawah koordinasi Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) akan mengawal pengiriman bantuan, distribusi, hingga pemasangan tenda darurat di lapangan.
Kemendikdasmen mengarahkan satuan pendidikan untuk menghentikan sementara pembelajaran di ruang kelas yang rusak dan memindahkan kegiatan ke ruang aman, tenda belajar, atau meliburkan pembelajaran sementara sesuai kondisi daerah.
Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
Layanan tersebut akan segera bergerak setelah tim pendahuluan memberikan konfirmasi kondisi lapangan. Langkah selanjutnya adalah mendorong pembersihan sekolah yang masih aman digunakan serta mengoordinasikan pemanfaatan anggaran belanja tambahan untuk kebutuhan sarana dan ‘school kit’.
Selain bantuan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan dukungan konektivitas melalui Starlink bagi wilayah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan komunikasi.
Tim lintas direktorat di Kemendikdasmen juga mulai bergerak ke lapangan untuk mempercepat asesmen, verifikasi kerusakan, dan koordinasi pemulihan layanan pendidikan.
Terkait dengan penanganan kerusakan fisik, Kemendikdasmen juga terus mempercepat identifikasi sekolah rusak berdasarkan data awal yang akan dihimpun oleh Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga 18 Agustus 2026.
Verifikasi lapangan dan penanganan melalui perjanjian kerja sama (PKS) ditargetkan berlangsung pada pekan berikutnya. (Tri Wahyuni)