JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sasewa menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan motor utama transformasi ekonomi nasional melalui penguatan riset, pengembangan talenta unggul, serta percepatan industrialisasi berbasis inovasi.
Strategi tersebut diyakini menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Purbaya saat menjadi pembicara pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/26).
Menurut Menkeu, APBN akan terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global serta mendorong produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujarnya.
Purbaya menilai, keberhasilan Indonesia mencapai visi sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan membangun industri bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta melahirkan perusahaan rintisan berbasis inovasi.
Karena itu, pemerintah menempatkan pengembangan talenta sebagai fondasi industrialisasi nasional.
Penguatan pendidikan di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Kementerian Keuangan menajamkan kebijakan beasiswa LPDP.
Mulai 2026, sekitar 80 persen penerima beasiswa akan diarahkan pada bidang STEM dan sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi industri, kemaritiman, dan manufaktur maju.
“Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan talenta yang benar-benar dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” katanya.
Selain investasi pada pengembangan SDM, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) lewat kolaborasi riset bersama berbagai perguruan tinggi.
Melalui Center for Public Finance Research, lanjut Purbaya, para peneliti bekerja sama dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, kredibel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah perlambatan ekonomi global, Menkeu menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid.
Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi terkendali sebesar 3,08 persen.
Stabilitas tersebut didukung surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang kuat, pertumbuhan kredit yang tetap positif, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.
“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan reformasi fiskal terus berjalan konsisten. Hingga Mei 2026, pendapatan negara meningkat signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara terukur untuk menopang aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan disiplin fiskal.
Defisit APBN tetap berada pada level yang aman sehingga kesehatan fiskal nasional tetap terjaga.
Pada 2026, APBN difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, hingga penguatan koperasi dan UMKM.
Menurut Menkeu, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Menutup paparannya, Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat.
“APBN harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(Tri Wahyuni)