JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengaku, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat lebih mendekatkan layanan ke masyarakat. Untuk itu, ia mendukung pembangunan MPP dipercepat ke seluruh Indonesia.
“Masyarakat akan lebih mudah dalam mendapat pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan, obat tradisional, dan kosmetik maupun layanan lainnya,” kata Penny usai penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa (28/6/22).
Ditambahkan, masyarakat yang ingin dapat informasi seputar pangan, obat tradisional maupun kosmetik dapat berinteraksi dengan staf. Sistem di MPP terkoneksi dengan sistem di Badan POM,” ujarnya.
Kepala BPOM menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP dengan 16 kementerian/lembaga, BUMN, dan badan bukum publik yang disaksikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri PANRB Ad Interim Mahfud Md.
Pendantanganan nota kesepahaman menjadi landasan kerja sama untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan pada MPP.
Penny mendukung percepatan pembangunan MPP yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Kami menyambut baik adanya memorandum of understanding (MoU) percepatan MPP ini,” ujarnya.
MPP menyediakan pelayanan administrasi maupun perizinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum publik, BUMN/D dan swasta. Di MPP, masyarakat dapat memperoleh ragam pelayanan yang disediakan oleh lintas instansi tanpa harus berpindah-pindah.
Dengan cara ini, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, mudah, dan terjangkau. (Tri Wahyuni)