JAKARTA (Suara Karya): Memasuki tahun politik, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengingatkan anggotanya untuk bersikap netral.
“PGRI menjaga netralitas, anggota kami kan punya hak pilih. Pesan kami cuma satu, tolong pelajari rekam jejak untuk gurunya,” kata Unifah dalam acara halalbihalal di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (18/5/23).
Hadir dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.
Netralitas Unifah diperlihatkan melalui outfit yang digunakan pagi itu, setelan kebaya berwarna oranye cerah, agar tidak mengindikasikan warna khas milik partai politik.
Unifah mengatakan, netralitas itu penting karena PGRI sebagai organisasi profesi merupakan ‘rumah besar’ bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. PGRI selama ini menjadi mitra strategis pemerintah, baik pusat dan daerah.
Ia mencontohkan kemitraan dengan Pemda DKI jakarta, yang member bantuan kepada guru-guru sekolah swasta, pegawai tata usaha, hingga operator IT di sekolah. “Kami harap bantuan ini tidak diputus, jika perlu jumlahnya ditingkatkan,”ujarnya.
Ditambahkan, guru sekolah swasta yang kualitasnya kurang bagus cukup banyak. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo memberi bantuan Rp550 ribu per bulan kepada guru swasta.
“Sampai sekarang bantuan itu masih diberikan. Setiap 3 bulan, PGRI provinsi mengajukan dana sekian, langsung ditransfer ke rekening guru,” tuturnya.
Untuk itu, Unifah berharap kepada guru untuk meningkatkan kompetensi diri, agar beragam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru terbayarkan. “Perilaku kita harus mencerminkan profesi seorang guru. Tunjukkan profesionalitas guru yang berkualitas,” ucapnya.
Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dalam sambutannya berharap silahturahmi hari ini dapat memperkuat komitmen dan sinergi guru, tenaga kependidikan dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, peran PGRI, guru dan tenaga pendidik sangat strategis dalam menghadapi tantangan bonus demografi Indonesia pada 2030. Bonus demografi itu berpotensi menjadikan generasi mendatang sebagai ‘generasi emas’ yang menopang kemajuan Indonesia atau sebaliknya.
“Untuk itu, perlu dikawal terus agR peningkatan kuantitas penduduk, juga disertai kualitas,” katanya.
Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia dan berdampak langsung pada urusan sosial ekonomi global. Hal itu akan berdampak positif pada kemajuan tingkat nasional.
“Kami yakin pendidikan berkualitas merupakan unsur utama dalam melahirkan generasi cerdas yang menjadi penggerak pembangunan dan kemajuan Indonesia,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta juga konsisten dalam memenuhi akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga melalui sejumlah program, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Pemprov DKI Jakarta pun ikut memerhatikan tenaga pendidiknya, dengan memastikan keberlanjutan peningkatan kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidik.
“Harapannya, PGRI sebagai organisasi profesi yang memiliki rekam jejak panjang dalam membangun pendidikan di Indonesia semakin aktif dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru,” ujar Heru. (Tri Wahyuni)