JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga strategis dalam merumuskan format perencanaan pembangunan nasional.
” Kita ingin mengembalikan peran dan fungsi Bappenas, untuk memastikan proses pembangunan,” kata Mendagri dalam acara Indonesia Develompment Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, Selasa (10/7).
Hadir sebagai narasumber, Mendagri mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengakselerasi derap pembangunan.
Menurut Tjahjo, bicara tentang konsep pembangunan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, di zaman Bung Karno, ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Presiden Megawati, konsep pembangunannya juga jelas.
Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan. Artinya, janji kampanye calon presiden terpilih, itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.
“Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, itu merupakan program jangka pendek,sedangkan jangka panjang pemerintahan,” katanya.
Mendagri mengakui tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar, masyarakatnya majemuk dan karena itu tantangannya pun sangat besar pula.
“Geografis adalah tantangan yang dihadapi. Juga bagaimana menggerakkan dan mengoganisir masyarakat,” ujarnya.
Bappenas, menurut Tjahjo, memiliki peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk didalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial,” katanya.
Terkait masalah ketimpangan, mendagri mengatakan masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu yang terus diupayakan pemerintah, adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas. Sehingga antar wilayah yang saling mendukung dan tersambung. Dengan begitu, masalah seperti disparitas harga sedikit demi sedikit bisa dikikis. Dan, ia bersyukur, kini tngginya perbedaan harga mulai bisa disatukan.
“Indonesia itu satu dari Sabang sampai Merauke. Kini sudah sambung menyambung dengan program yang direncanakan oleh Bapennas, mulai dari infrastruktur ekonomi dan sosialnya,” kata Tjahjo. (Victor AS)