JAKARTA (Suara Karya): Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) digadang-gadang menjadi mesin penggerak ekonomi dunia pada masa depan. Namun, di balik pesatnya perkembangan teknologi tersebut, Indonesia diperkirakan hanya akan menjadi ‘pengguna’ AI.
Hal itu disebabkan Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangar mendasar, seperti keterbatasan energi, infrastruktur, dan kapasitas pengembangan teknologi.
“Tanpa pembenahan serius, Indonesia berisiko hanya menjadi pengguna AI, bukan pencipta maupun pemimpin inovasi,” kata mantan Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan dalam perhelatan internasional ‘Pacific Asia Conference on Information Systems’ (PACIS) 2026, di Jakarta, Senin (6/7/26).
Diskusi panel bertajuk ‘The Changing Landscape of Information Systems in the Age of AI in Asia Pacific’ itu juga menghadirkan Dirjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr Fauzan Adziman, serta Vice President of Communication AIS (Association for Information Systems) yang juga Head of Business Information Systems Discipline, University of Sydney, Australia, Carol Hsu.
Gita Wirjawan mengingatkan, perkembangan AI sangat bergantung pada ketersediaan energi. Dan banyak orang belum menyadari, penggunaan model AI generatif seperti DeepSeek, Claude, maupun Gemini membutuhkan konsumsi energi sekitar 10 hingga 50 kali lebih besar dibanding pencarian biasa.
Menurut Gita, dari 11 negara Asia Tenggara hanya Brunei Darussalam dan Singapura yang telah memiliki konsumsi listrik sekitar 10.000 kilowatt per hour (kWh) per kapita. Jumlah itu merupakan tingkat elektrifikasi yang memadai untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan AI.
“Negara jiran Malaysia baru mencapai sekitar 5.000 kWh per kapita, sedangkan Indonesia masih berada di kisaran 1.300 kWh per kapita,” tuturnya.
Dengan kondisi itu, menurut Gita, Indonesia harus meningkatkan kapasitas penyediaan energinya secara drastis, jika ingin menjadi bagian dari pengembang AI global.
Tantangan tersebut juga dihadapi sebagian besar negara di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan konsumsi listrik hingga sekitar 10.000 kWh per kapita, kawasan Asia Tenggara diperkirakan butuh tambahan sekitar 2.000 Gigawatt (2 terawatt) kapasitas pembangkit listrik dengan nilai investasi mencapai sekitar 5 triliun dollar, jika menggunakan energi terbarukan.
“Persoalannya, kemampuan fiskal negara-negara di kawasan masih terbatas. Rasio pajak di Asia Tenggara hanya berkisar 10-16 persen, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mencapai sekitar 33 persen,” ucapnya.
Menurut Gita, kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur energi tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan.
Namun, FDI yang masuk ke Asia Tenggara saat ini sebagian besar juga belum diarahkan untuk pembangunan energi. Total FDI kawasan hanya sekitar 200-230 miliar dollar per tahun, dimana Singapura menyerap sekitar 100-140 miliar dollar, dan Indonesia sekitar 30-50 miliar dollar.
Untuk Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina masing-masing sekitar 10-30 miliar dollar AS
“Kalau kondisi ini tidak berubah, ada risiko AI hanya akan dinikmati negara-negara yang memiliki energi, modal, dan kapasitas ekonomi yang kuat. Kesenjangan pembangunan justru semakin melebar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman menegaskan, AI bukan sekadar tren sesaat.
“Perkembangan AI merupakan hasil evolusi panjang sejak konsep artificial neuron diperkenalkan pada 1940-an hingga berkembang menjadi teknologi machine learning, natural language processing, dan computer vision yang digunakan saat ini,” tuturnya.
Fauzan berbagi pengalaman ketika ia mendirikan perusahaan berbasis riset material di University of Oxford. Saat Google merilis TensorFlow sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada 2018, ia mencoba memanfaatkan teknologi deep learning untuk menemukan material baru.
Dengan menggunakan basis data material dari Jepang dan memanfaatkan TensorFlow selama sekitar satu minggu, hasil yang diperoleh ternyata mendekati penelitian yang sebelumnya perlu waktu sekitar 15 tahun.
“Kalau datanya berkualitas dan cukup banyak, AI dapat memberi hasil yang sangat baik. Tetapi untuk sektor yang butuh presisi sangat tinggi, seperti industri dirgantara, AI tetap harus digunakan secara hati-hati,” katanya.
Menurut Fauzan, tantangan berikutnya adalah membedakan negara yang hanya menjadi pengguna AI dengan negara yang mampu menjadi pengembang AI.
Ia mencontohkan, pelatihan model AI berskala besar seperti GPT-4 membutuhkan sekitar 25.000 GPU NVIDIA A100 yang bekerja selama sekitar 100 hari. Dengan harga sekitar 10.000 dollar per GPU. Biaya investasi yang diperlukan sangat besar, sehingga hanya sedikit negara yang mampu membangun model AI sendiri.
“Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang besar memanfaatkan AI pada berbagai sektor strategis,” katanya.
Di bidang kesehatan, AI dinilai mampu membantu para dokter dan peneliti menemukan solusi medis dengan biaya yang lebih rendah. Di sektor pendidikan, AI dapat memperluas akses pembelajaran hingga ke daerah terpencil.
Sementara di bidang pertanian, teknologi AI mulai dimanfaatkan untuk menganalisis citra satelit sehingga penggunaan pupuk dapat dioptimalkan sesuai kondisi lahan.
Pemerintah juga mulai mengembangkan konsep edge AI, yaitu kecerdasan buatan yang diproses langsung pada perangkat seperti kamera atau sensor sehingga tidak seluruh proses harus dilakukan melalui pusat data (cloud).
“Pendekatan ini dinilai lebih murah dan lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia dibandingkan mengejar teknologi paling mutakhir,” ucap Fauzan menandaskan.
Vice President of Communications AIS (Association for Information Systems), Carol Hsu mengajak masyarakat untuk melihat AI bukan hanya sebagai teknologi baru, tetapi juga sebagai peluang untuk mentransformasi dunia penelitian dan memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan.
Menurut Carol, selama ini penelitian sistem informasi berfokus pada bagaimana individu, organisasi, dan masyarakat mengembangkan serta mengadopsi teknologi.
Kehadiran AI membuka ruang baru bagi para peneliti untuk membangun teori, memahami dampak teknologi terhadap organisasi dan masyarakat, sekaligus menghasilkan penelitian yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
Carol mengingatkan, pemanfaatan AI dalam penelitian juga memunculkan tantangan baru, mulai dari transparansi, orisinalitas karya ilmiah, hingga persoalan hak kekayaan intelektual. Isu-isu tersebut kini menjadi perhatian serius komunitas akademik internasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, AIS meluncurkan program AI Translation for Inclusive and Impactful Science pada 2024.
Melalui program ini, artikel-artikel ilmiah yang telah diterima di jurnal maupun konferensi diterjemahkan menggunakan AI ke berbagai bahasa, agar dapat diakses lebih luas oleh akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, maupun masyarakat.
“Hingga kini, sistem tersebut telah diuji dalam sedikitnya 11 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, AIS juga mengembangkan program ‘AI as an Insight’ yang memanfaatkan AI generatif untuk mengubah artikel ilmiah yang panjang menjadi ringkasan singkat, infografik, serta podcast berdurasi sekitar lima menit.
Dengan cara itu, hasil penelitian tidak hanya berhenti di jurnal akademik, tetapi juga dapat lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Carol menegaskan, kolaborasi global menjadi kunci agar manfaat AI tidak hanya dinikmati negara-negara maju.
“Negara dengan sumber daya lebih besar perlu bekerja sama dengan negara berkembang, sehingga AI bisa menjadi sarana untuk memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, mempercepat inovasi, dan memberi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat dunia. (Tri Wahyuni)