JAKARTA (Suara Karya): Presiden Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan jumlah bantuan dana desa yang hingga kini telah mencapai Rp 187 triliun. Namun, Presiden meminta agar pengelolaan dana desa tepat sasaran.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan di hadapan ribuan aparatur desa dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center di Yogyakarta, Rabu (25/7).
“Total 187 triliun dana yang dikucurkan ke desa. Itu angka yang sangat besar sekali. Anggaran di negara kita, gede sekali,” kata Presiden.
Jokowi pun minta, dana desa dikelola dengan tepat sasaran. Pengelolaannya mesti fokus. Misalnya dipakai untuk membangun infrastruktur di desa seperti membangun jalan maupun membangun akses ke pusat produksi yang ada di desa, irigasi dan lainnya. Intinya digunakan untuk sesuatu yang produktif.
Kepala negara juga berpesan, agar staf atau aparatur desa dalam mengelola dana desa, hasilnya dirasakan oleh masyarakat desa.
Karena itu ia minta, jika memang ingin membeli material untuk membangun sarana publik, bahannya sebaliknya dibeli dari yang ada di desa. Bukan dari tempat lain. Sehingga perputaran uang dana desa, hanya ada di desa itu sendiri. Tidak lari keluar. Apalagi di nikmati oleh pihak ketiga, misalnya diborongkan ke pengusaha dari Jakarta.
“Ini agar uangnya disitu terus, perputaran uangnya ada di desa di kecamatan. Jangan dilarikan ke kota lagi, nanti lari ke Jakarta, nah akhirnya ke jakarta lagi. Cari di desa itu, di lingkup desa dan kecamatan. Agar peredaran uang muter di situ terus,” ujarnya.
Mengenai peningkatan kapasitas aparatur desa, menurut Presiden, memang sangat diperlukan. Kalau kapasitas aparatur meningkatkan, setidaknya perangkat desa paham dan tahu bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan juga bentuk pertanggungjawabannya.
“Ini kan supaya tahu teori keuangannya, ini kepala desa tahu, pendamping desa tahu,” kata Jokowi. (Victor AS)