TANGSEL (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi meluncurkan implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah, dengan target 3.500 anak tidak sekolah (ATS) pada 2026.
Program itu menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah yang inklusif, khususnya bagi anak-anak yang terkendala faktor geografis, ekonomi, sosial, hingga kondisi khusus lainnya.
Peluncuran dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/26).
Ia menegaskan, PJJ merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Pendidikan tidak boleh dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan paradigma itu, kami ingin menjangkau mereka yang tak terjangkau. Dan PJJ adalah solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.
Kemdikdasmen juga terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk melalui pembangunan studio pembelajaran, agar guru-guru terbaik dapat mengajar secara real-time kepada murid-murid di berbagai daerah.
“Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama keberhasilan dalam program ini,” ucapnya.
Super aplikasi Rumah Pendidikan yang dikembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran dapat diakses secara luas. Meski berbasis teknologi, Mendikdasmen menegaskan, PJJ tetap berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi peserta didik.
“Implementasi PJJ harus memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Karena itu, peran guru juga sangat penting,” katanya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program ini. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin menjelaskan, perluasan PJJ jenjang menengah menjadi solusi bagi tingginya angka ATS di Indonesia.
Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen menunjukkan, jumlah ATS pada jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta anak, dari total 4 juta ATS nasional.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi,” kata Tatang.
Program PJJ menyasar ATS usia 16 hingga 18 tahun dengan syarat utama, anak tersebut adalah anak Indonesia yang tidak sedang bersekolah.
Pada 2025, program PJJ jenjang pendidikan menengah telah diuji cobakan pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk.
Memasuki 2026, program diperluas dengan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK sebagai pusat komando penyelenggaraan PJJ bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Selain itu, terdapat 62 sekolah mitra yang berfungsi sebagai unit layanan peserta didik dan pusat dukungan belajar lokal, termasuk penyediaan ruang belajar luring dan tutor pendamping.
Dengan skala penuh ini, Kemdikdasmen berharap PJJ menjadi solusi konkret untuk menekan angka ATS sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas di seluruh Indonesia. (Tri Wahyuni)