JAKARTA (Suara Karya): Aliansi Peduli Masyarakat Miskin (APMM) Sumirta Adi Jaya, menyangkan pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saini, yang menyebut Bulog sebagai “ayam sayur” dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.
Diceritakan Sumirta, hal itu diucapkan Sumarju pada sesi diskusi dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) “Penanganan Fakir Miskin Wilayah I” yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, di Hotel Aston Bekasi, Kamis (1/8/2019).
Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari Bulog, Kemensos, dan Kepala Dinas dari 6 provinsi ini, Sumitra menceritakan bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju menyampaikan ketidak puasannya terhadap kinerja Bulog dalam penyaluran BPNT di wilayahnya.
“Program Bantuan Beras oleh Bulog sudah dilaksanakan dari mulai beras ransum, raskin, rastra semua dipegang Bulog, tetapi begitu beralih jadi BPNT Bulog tulung-tulung
,”kata Sumitra seraya menirukan ucapan Sumarju dalam acara tersebut .
Pada kesempatan itu lanjut Sumirta, Sumarju menegaskan, dengan penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan, Bulog masih terus mempertahankan untuk tetap memegang kendali penyaluran Rastra. Ini terbukti ketika pemerintah mau memutus kewenangan Bulog untuk penyaluran, mereka berteriak-berteriak mempertahankan.
Sumarju juga membandingkan Bulog dengan pengusaha beras lokal khususnya di wilayah Lampung yang disebutnya sebagai ayam petarung. Tetapi, Sumarju tidak menjelaskan secara rinci apa maksud dari ayam petarung tersebut.
Sumarju meminta apapun nama yang dipakai, tetapi regulasinya agar diperjelas, agar pemerintah daerah bisa dengan leluasa menyalurkan bantuan itu tanpa harus khawatir ada kekeliruan saat penyaluran.
Pada kesempatan itu dia menceritakan, pihaknya beberapa bulan lalu sudah sosialisasi kepada Kepala Dinas Sosial se-Kabupaten/Kota Lampung tentang manajer suplayer yang saat ini dipegang Bulog. Namun demikian sampai hari ini, program itu juga masih di awang-awang, karena tanpa ada Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos) semua itu tidak berlaku.
Menanggapi pernyataan Sumarju, APPM menilai kisruhnya penanganan BPNT dikarenakan masih belum adanya aturan yang jelas dari Kementerian Sosial.
“Harus ada peraturan menteri atau keputusan menteri, yang bisa dipakai untuk payung hukum dalam penyaluran BPNT. Kalau tidak ada aturan itu, maka pelaksanaannya akan berantakan,” kata Sumirta.
Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi terkait pernyataannya tersebut oleh suarakarya.co.id melalui telepon selularnya pada Jumat (2/8/2019) malam, Sumarju tidak menjawab.(Pramuji)
Berita Terkini
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesra
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum
Hadapi Gempuran AI, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Mesin InovasiKesra
Kemdiktisaintek Targetkan Fakultas Kedokteran Gigi Hadir di Tiap Provinsi pada 2029Kesra
Kemdiktisaintek Siapkan 1.000 Beasiswa Dokter dan Dokter Gigi SpesialisKesraTerkini Ekonomi dan Bisnis Lainnya
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi dan Bisnis • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi dan Bisnis • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi dan Bisnis • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi dan Bisnis • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi dan Bisnis • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 12:59 WIB

