JAKARTA (Suara Karya): Partai Rakyat Indonesia (PRI) resmi mengumumkan susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk masa bakti 2026–2031. Muhammad Nazaruddin ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.
Pengumuman struktur kepengurusan tersebut disampaikan Budi Pramono di Kantor DPP PRI, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Struktur baru itu mencakup jajaran pimpinan pusat, sekretariat jenderal, bendahara, serta berbagai badan dan departemen.
Budi mengatakan penyusunan kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain regenerasi dan kaderisasi. Penyusunan struktur juga memperhatikan sumber kader dari organisasi yang didirikan, organisasi pendiri, serta organisasi sayap partai.
“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Rakyat Indonesia, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” ujar Budi.
Dalam struktur pimpinan DPP, Nazaruddin didampingi enam wakil ketua umum dengan bidang masing-masing.
Wishnu Dewanto menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (POKK). Posisi Wakil Ketua Umum Bidang Pangan dijabat Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy.
Sementara itu, Marsda TNI (P) Dr. I Nyoman Trisantosa dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin Dr. Krisna Mukti, sedangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat dijabat Prof. Dr. H. Nizar Ali.
Di jajaran sekretariat, Budi Pramono dibantu delapan Wakil Sekretaris Jenderal, yakni Nadila Syafira, Natali Rusli, Edi Kodri, Apriansyah, Antoni Ajie, Muhammad Burhanuddin, Dharmasena Wijanegara, serta Mirza Asman.
Posisi Bendahara Umum ditempati Muhajidin Nur Hasim. Ia didampingi lima Wakil Bendahara Umum, yakni Sendi, Vera Indri, Prayoga Putera Utama, Basuki Karya, dan Eddy Salassa.
Struktur DPP PRI juga mencakup Badan Saksi Nasional yang dipimpin Dirzy Zidan sebagai ketua. Di bawahnya terdapat bidang rekrutmen, pengumpulan dokumen dan hasil perhitungan suara, pengumpulan hasil temuan kecurangan, penerimaan dan pengelolaan data IT, kreatif, logistik, serta pengawasan.
PRI juga membentuk sejumlah bidang yang menangani isu pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, energi, investasi, pariwisata, hingga riset dan inovasi.
Untuk bidang organisasi, H. Amir A.Md.Kom ditunjuk sebagai Ketua Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan dengan Selamet Durasim sebagai sekretaris. Sementara pendidikan, pelatihan dan doktrin dipercayakan kepada Dr. (C) Winyono Imam Santosa.
Sejumlah bidang sektoral lainnya antara lain Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diketuai Muh Sabri Manomang, Kelautan dan Perikanan oleh Apner Pianaung, Pertanian oleh Karlina, Kehutanan oleh Pahala Sibuea, serta Lingkungan Hidup oleh Fadel Pane.
Pada sektor sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, PRI menunjuk Munawir sebagai Ketua Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rendra Jayanto sebagai Ketua Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dr. Hery Erdi Ardrat sebagai Ketua UMKM, serta Muhammad Rafi Aqil sebagai Ketua Pemuda dan Olahraga.
Bidang ekonomi lainnya mencakup Perdagangan yang dipimpin Rafael, Keuangan oleh Muhammad Reagy Sukmana, Badan Usaha Milik Negara oleh Tamrin, Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Yuji Raditya, serta Investasi, Hilirisasi dan Pasar Modal oleh Dico M. Ganinduto.
Untuk sektor pendidikan dan kebudayaan, terdapat bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Talitha Yulistya Dewi, Pendidikan Tinggi dan Saintek oleh Dhimas Eko, serta Kebudayaan yang diketuai Julia Putri Noor.
Adapun bidang kesehatan dipimpin Dyah Tri Tjitrawati. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketuai Susilawati, sementara Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum di bawah Imelda dan Tuty Maryani.
Struktur tersebut juga mencakup bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, Ekonomi Kreatif, Ketenagakerjaan, Perhubungan, Agama, Haji dan Umrah, Halal, Intelijen Negara, serta Riset dan Inovasi.
Pengumuman struktur DPP ini berlangsung ketika PRI tengah melakukan konsolidasi organisasi. Sebelumnya, pengurus partai menyatakan sejumlah agenda yang akan dihadapi mencakup Rapimnas, persiapan verifikasi KPU, konsolidasi struktur, hingga persiapan menghadapi Pemilu legislatif. (Boy)