JAKARTA (Suara Karya): Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.
“Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Anggota BAKN DPR RI Sartono saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Selain itu, tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini, perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.
Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, sambung Sartono, antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.
“Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan,” legislator dapil Jawa Timur VII itu.
Dikatakannya, atas permasalahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa tersebut, BAKN DPR RI mendorong agar dilakukan optimalisasi peran pemrintah melaluin kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergitas dan sinkronisasi aturan/regulasi memalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
Sartono menyatakan, BAKN DPR RI juga mendorong agar pengelolaan dana Desa dapat menjadi perhatian dan bahan pembahasan Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas sebagai mitra kerja komisi.
“Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa BAKN DPR juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2018 dengan memberikan perhatian khusus kepada permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang, dan alokasi afirmasi Dana Desa. (Gan)
Berita Terkini
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2EkonomiTerkini Politik Lainnya
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik • 20/10/2026, 12:23 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik • 10/10/2026, 10:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik • 09/10/2026, 17:56 WIB
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik • 02/10/2026, 13:53 WIB
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitik • 30/09/2026, 17:50 WIB
PRI Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Rapimnas Jadi Agenda Konsolidasi BerikutnyaPolitik • 28/09/2026, 09:16 WIB
Farah Savira Pimpin Golkar Jakarta Selatan, Terpilih AklamasiPolitik • 30/08/2026, 14:14 WIB
Ketum SOKSI Misbakhun Apresiasi Fokusmaker Bangun Sistem Konsolidasi Kuat Anak Muda Partai GolkarPolitik • 24/08/2026, 08:42 WIB
Pesta Rakyat Swadaya Jadi Bukti Nyata Refleksi Cinta Negeri dari Tanah Banten.Nusantara • 17/08/2026, 15:27 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Mengatasnamakan AMPI adalah IlegalPolitik • 31/07/2026, 11:04 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi • 31/07/2026, 00:16 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga: Segera Percepat Munas AMPIPolitik • 29/07/2026, 17:55 WIB
Ketum DPP GMNI Tegaskan Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI adalah Kebutuhan OrganisasiPolitik • 28/07/2026, 12:04 WIB
Sekjen AMPI Arief Rosyid Tekankan Pentingnya Geopolitik ASEAN dalam Silaturahmi AMPI-Majlis Belia MalaysiaPolitik • 26/07/2026, 09:41 WIB
AMPI: Revitalisasi Pengurus Perkuat Konsolidasi OrganisasiPolitik • 25/07/2026, 15:56 WIB
Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPIPolitik • 24/07/2026, 14:09 WIB
Ikuti Arahan Ketum Bahlil Soal Transformasi Kantor Golkar Jadi Rumah Aspirasi, AMPI Rayakan HUT Ke-48Politik • 28/06/2026, 18:46 WIB
KPPG Gelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Bahas Strategi Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di LegislatifPolitik • 27/06/2026, 11:56 WIB
Idul Adha 1447 H: DPP AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi di JakartaPolitik • 27/05/2026, 21:29 WIB