JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mensosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan UMK yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang menjadi daya tarik dalam usaha.
Sosialisasi kali ini melibatkan dua induk organisasi koperasi warung, yaitu Komunitas Warung Nusantara (Kowantara) dan Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami).
Lewat gelaran dialog bersama 100
pedagang Warteg Se-Jabodetabek, di Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (8/12/24), Kepala BPJPH, Haikal Hasan memberi arahan terkait amanat Undang-Undang (UU) No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Kalau Wartegnya sudah bersertifikat halal akan punya nilai tambah dan berbeda dengan rumah makan lain, yang belum bersertifikat halal,” kata pria yang akrab dipanggil Babe Haikal tersebut.
Ditambahkan, sertifikat halal akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha makanan minuman, sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi pembeli yang datang ke Warteg.
“Para pembeli di Warteg berlabel halal BPJPH jadi tidak ragu lagi. Sehingga makin banyak pembelinya,” tuturnya.
Selain arahan yang disampaikan Kepala BPJPH, pemilik warteg juga berdialog dan menyampaikan masalahnya, mulai dari prosedur pengurusan sertifikat halal hingga masalah biaya.
Kepala BPJPH menegaskan, pengurusan sertifikat halal tidak dipungut biaya alias gratis. Kalau ada pungutan biaya, berarti hal itu penyelewengan.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Kementerian Koperasi, Henra Saragih; Ketua Kowantara, Mukroni; dan Sekretaris Kowartami, Izzudin Zidan, serta Direktur PT Kayama, Datuk Gonjong.
Ketua Kowantara, Mukroni mengapresiasi kedatangan Babe Haikal untuk berbincang dengan 100 pemilik warteg dalam acara tersebut.
“Arahan Babe Haikal akan kemudahan pedagang warteg yang ingin membuat sertifikasi halal,” ujarnya.
Mukroni akan menindaklanjuti arahan dari Babe Haikal dengan melakukan pendataan dan konsultasi intensif dengan BPJPH. (Tri Wahyuni)