Suara Karya

Ini Catatan Kementerian ATR/BPN Dalam 10 Tahun Terakhir. HT Elektronik Capai Rp882,7 Triliun di Tahun 2024

JAKARTA (Suara Karya) : . Melalui inovasi layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik, kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian luar biasa sepanjang tahun 2024.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan melalui layanan tersebut, telah berhasil mengumpulkan nilai sertipikasi tanah sebesar Rp882,7 triliun.

Dia menyebut pencapaian ini sebagai tonggak baru dalam modernisasi layanan pertanahan sekaligus bukti kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Layanan pengajuan Hak Tanggungan mencapai 1.787.501 dengan nilai total Rp882,7 triliun. Dalam konteks ekonomi, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 40% dari total pertumbuhan,” kata Nusron dalam acara pertemuan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Aula Prona, Jakarta, di penghujung tahun 2024.

Acara tersebut dihadiri hampir 100 wartawan dari berbagai media massa, serta pejabat tinggi kementerian ATR-BPN.

Menurut Nusron, sejak diluncurkan pada 2019, layanan HT Elektronik telah merevolusi proses administrasi pertanahan nasional.
Hak Tanggungan atau HT katanya, adalah jaminan atas tanah atau objek lain yang digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.

“Hak Tanggungan adalah sertipikat tanah yang diagunkan untuk memberikan jaminan kepada pihak terkait, seperti keluarga atau lembaga keuangan, atas tanah dan bangunan,” tuturnya.

Disebutkannya, transformasi digital ini tak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data pertanahan.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian ATR/BPN mencatat 8.058.650 berkas layanan pertanahan yang berhasil dihimpun. Dari jumlah tersebut, 84% di antaranya meliputi layanan informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak. Menteri Nusron menegaskan bahwa ini adalah capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada periode 2015 hingga 2023, jumlah layanan maksimal hanya mencapai 6,6 juta berkas per tahun.

“Tahun ini, dari 8 juta layanan tersebut, paling banyak adalah 3.740.908 terkait informasi pertanahan. Ini membuktikan bahwa layanan HT Elektronik tidak hanya mendorong ekonomi tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap informasi pertanahan,” tambahnya.

HT dapat dibebankan pada berbagai hak atas tanah, termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara. Pengajuan HT Elektronik dapat dilakukan oleh mitra yang telah terdaftar dalam database Kementerian ATR/BPN melalui aplikasi layanan elektronik.

Inovasi ini mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan HT tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit. Dengan sistem ini, layanan menjadi lebih efisien dan terintegrasi, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Disebutkan Nusron, bahwa pencapaian Rp882,7 triliun dari layanan HT Elektronik menunjukkan betapa signifikannya peran sektor pertanahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional, sektor ini membuktikan relevansinya dalam mendukung berbagai sektor lain, termasuk perbankan dan properti.

Acara Catatan Akhir Tahun 2024 di Kementerian ATR/BPN itu, dilengkapi dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis. (Wisnu)

Related posts