JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun gagasan tersebut langsung memicu gelombang penolakan, salah satunya dari Ketua Umum Rakyat Millenial Indonesia, Nasrudin. Ia menyebut usulan itu sebagai bentuk halusinasi politik yang justru mempermainkan prinsip demokrasi dan mencederai akal sehat bernegara.
“Ini bukan sekadar kegagalan memahami hukum, tapi sudah masuk ke wilayah membajak logika konstitusi. Negara ini bukan papan monopoli yang bisa diacak-acak hanya karena kecewa,” ujar Nasrudin lantang di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Menurut Nasrudin, mengusulkan pemakzulan hanya karena tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Gibran adalah tindakan gegabah dan tidak berdasar. Ia mengibaratkan hal itu seperti “membanting papan catur karena kalah strategi, bukan karena permainannya curang.”
Wacana pemakzulan ini bermula dari surat resmi Forum Purnawirawan TNI yang dikirim ke lembaga legislatif dan Mahkamah Agung pada 2 Juni 2025. Mereka menilai keputusan MK cacat prosedur dan merusak tatanan hukum negara.
Namun Nasrudin menilai argumentasi itu tidak relevan karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pemakzulan, kata dia, hanya bisa dilakukan jika terbukti ada pelanggaran hukum berat, bukan sekadar kekecewaan politis.
“Kalau ketidaksukaan bisa jadi dasar pemakzulan, maka selesai sudah fungsi pemilu. Kita tinggal galang opini, kumpulkan petisi, lalu jatuhkan siapa saja yang kita tidak suka. Itu bukan demokrasi, itu kudeta dengan baju aspirasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasrudin memperingatkan agar para elite dan tokoh bangsa tidak memancing kegaduhan yang justru merusak stabilitas nasional.
“Pemilu sudah usai. Rakyat telah memilih. Tugas kita sekarang bukan menciptakan kegaduhan tambahan, tapi mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik. Jangan bawa negara ini masuk lorong gelap frustrasi politik,” tambahnya.
Meski keras dalam menyikapi wacana pemakzulan, Nasrudin tetap menyampaikan penghormatan kepada para purnawirawan.
“Mereka adalah penjaga republik yang pernah berdiri paling depan saat bangsa dalam bahaya. Tapi justru karena pengalaman itulah, mereka harusnya jadi panutan dalam menjaga marwah konstitusi, bukan ikut menabuh genderang kegaduhan,” tuturnya.
Ia pun mengajak para purnawirawan untuk berkontribusi secara positif dengan menyumbangkan pemikiran dan pengalaman, bukan memantik polarisasi baru.
“Negara ini tidak butuh bara. Yang kita perlukan adalah panduan, keteladanan, dan jiwa besar untuk menyatukan, bukan memecah. Semangat boleh menyala, tapi jangan sampai membakar rumah kita bersama,” pungkasnya. (Boy)