JAKARTA (Suara Karya): Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak perguruan tinggi, para guru besar, dan akademisi untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawal proses restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN), melalui kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset.
“Kontribusi dunia kampus menjadi kunci untuk mempercepat transformasi BUMN, agar lebih efisien, sehat, dan berdaya saing,” kata Prasetyo Hadi dalam Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta, Sabtu (27/6/26).
Ia berharap, kampus dapat memberi solusi, kajian yang diyakini hasilnya lebih tajam, tidak kalah dengan konsultan-konsultan yang ada di Indonesia.
Keterlibatan kalangan akademisi, khususnya para guru besar dan pakar di bidang ekonomi, lanjut Prasetyo Hadi, diharapkan dapat memperkuat proses restrukturisasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah bersama Danantara.
Menurut Prasetyo, sesuai arahan Presiden, pemerintah terus melakukan penataan BUMN agar lebih efektif dan efisien. Dari sekitar 1.077 BUMN yang ada, hingga kini sekitar 240 perusahaan telah digabungkan (merger) maupun disederhanakan sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
“Proses efisiensi pengurangan jumlah BUMN itu saja sudah mampu menghasilkan penghematan sekitar Rp4-5 triliun. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat BUMN yang memang butuh restrukturisasi, baik dari sisi manajemen maupun permodalan,” katanya.
Forum KSTI 2026 menjadi wadah penting yang mempertemukan pemerintah dengan akademisi dalam membahas berbagai agenda strategis nasional. Sejumlah menteri telah memaparkan kebijakan di sektor pertanian, energi, hingga transformasi BUMN melalui Danantara.
Prasetyo menambahkan, rangkaian sarasehan juga akan membahas sektor kelautan dan perikanan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
“Perlu dorongan besar dari kita semua, perlu kerja sama dan bahu-membahu seluruh stakeholder, terutama kampus dan para guru besar yang memiliki keahlian di bidang perikanan, kelautan maupun perkapalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga memastikan pemerintah tetap memberi perhatian besar terhadap penguatan riset nasional. Bahkan, pemerintah menambah alokasi anggaran penelitian Rp4 triliun untuk mendukung riset yang memberi solusi nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, pemerintah bersama Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah mengintegrasikan seluruh program penelitian agar lebih terarah dan fokus pada penyelesaian persoalan nasional.
“Selama ini banyak penelitian yang tidak sampai di ujung, tidak aplikatif. Sekarang semua kita orkestrasi agar fokus pada penelitian yang langsung berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Prasetyo menegaskan, tambahan anggaran Rp4 triliun untuk riset tersebut bukan merupakan batas maksimal. Jika terdapat penelitian strategis yang butuh dukungan lebih besar dan terbukti memberi manfaat nyata, pemerintah siap menyesuaikan pembiayaannya.
Ia juga memastikan alokasi anggaran riset pada tahun depan tidak akan lebih rendah dibanding tahun ini.
Pemerintah berkomitmen menjadikan riset sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional, termasuk penguatan tata kelola BUMN melalui kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. (Tri Wahyuni)