JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian vaksin nasional.
Meski telah mampu memproduksi sejumlah vaksin di dalam negeri, namun sebagian besar masih bergantung pada bahan baku impor. Sehingga pemerintah terus mendorong pengembangan teknologi vaksin lokal, termasuk vaksin dengue berbasis messenger RNA (mRNA).
“Indonesia saat ini membutuhkan 15 antigen untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi nasional,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam
peluncuran prototipe vaksin dengue mRNA hasil kolaborasi Universitas Indonesia (UI) dan Tsinghua University, di Jakarta, Rabu (8/7/26).
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie; Rektor UI, Prof Heri Hermansyah; Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof Arif Satria; Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Prof Taruna Ikrar; Wakil Presiden Tsinghua University, Prof Wu Huaqiang; Direktur Fasilitasi Riset LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), Ayom Widipaminto; serta perwakilan dari Etana Biotechnologies.
Menkes menambahkan, dari 15 antigen yang dibutuhkan untuk program vaksin nasional, sebanyak 11 antigen sudah diproduksi di dalam negeri. Sisa 4 antigen yang benar-benar dikembangkan dan diproduksi sejak tahap penelitian hingga menghasilkan bibit vaksin (vaccine seed).
“Sebanyak 7 antigen lain sebenarnya masih berupa proses perakitan (fill and finish). Bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri, lalu diformulasikan dan dikemas di Indonesia,” tuturnya.
Budi mengaku kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional. Dampaknya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6-7 triliun atau setara 400-500 juta dolar AS setiap tahun untuk pengadaan vaksin.
“Kalau kita ingin berdaulat di bidang kesehatan, kita harus mampu melakukan penelitian, hasilkan vaccine seed, memproduksi substansi vaksin, hingga menjadi produk akhir. Bukan hanya mengisi vaksin ke dalam botol,” tegasnya.
Selain mengejar kemampuan memproduksi seluruh antigen secara mandiri, pemerintah juga berupaya menguasai teknologi vaksin generasi baru. Saat ini Indonesia telah menguasai teknologi vaksin konvensional berbasis virus dan teknologi rekombinan protein.
“Dua platform penting, yakni viral vector dan mRNA, masih belum dimiliki,” ujarnya.
Karena itu, peluncuran prototipe vaksin dengue berbasis mRNA dinilai Menkes menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas nasional di bidang riset dan produksi vaksin.
Budi menjelaskan, dengue merupakan salah satu penyakit prioritas nasional. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, ada 151 ribu kasus dengue setiap tahunnya, dengan lebih dari 630 kematian.
Angka tersebut menempatkan dengue sebagai salah satu penyakit menular dengan beban kesehatan terbesar setelah tuberkulosis, HIV, dan malaria.
“Kalau berhasil, vaksin dengue mRNA ini bisa menjadi antigen ke-16 yang dikembangkan di Indonesia, sekaligus menggunakan teknologi paling mutakhir yang belum kita miliki saat ini,” pungkasnya.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, riset vaksin dengue mRNA telah dirintis sejak 2023 melalui kolaborasi antara tim peneliti Universitas Indonesia dan Tsinghua University.
Menurut Stella, keberhasilan pengembangan prototipe tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara universitas, pemerintah, lembaga pendanaan, dan industri.
“Sebagian besar vaksin yang berhasil digunakan dunia lahir dari riset universitas. Karena itu kolaborasi antara ilmuwan, industri, dan pemerintah harus terus diperkuat agar inovasi bisa sampai ke masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti UI Prof Betty menjelaskan, hasil uji pra-klinis menunjukkan vaksin dengue mRNA yang dikembangkan mampu menghasilkan respons antibodi penetral terhadap 4 serotipe virus dengue Indonesia, yang lebih baik dibanding vaksin komersial yang saat ini tersedia.
Tim peneliti menargetkan dalam 4 bulan ke depan penelitian dapat melangkah ke tahap berikutnya untuk menguji efektivitas pada subjek yang lebih luas.
Kepala BPOM, Prof Ikrar Taruna menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh pengembangan vaksin nasional dengan memastikan proses penelitian berjalan sesuai standar keamanan, mutu, dan efektivitas internasional.
“Indonesia butuh lebih banyak inovasi vaksin lokal. Karena itu regulator harus terlibat sejak awal agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk yang aman dan siap digunakan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah berharap kolaborasi berbagai pihak tersebut dapat mempercepat lahirnya vaksin-vaksin baru karya anak bangsa sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor vaksin di masa depan. (Tri Wahyuni)