JAKARTA (Suara Karya): Program pembangunan 3 juta rumah mendapat dorongan besar, setelah Lippo Group menghibahkan lebih dari 30 hektare lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada pemerintah.
Lahan tersebut diproyeksikan mampu dibangun sekitar 141 ribu unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penyerahan hibah dilakukan pada Senin (29/6/26) di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan.
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady.
Lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kemudian akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan rumah susun akan dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Maruarar menegaskan, proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun 2026 ini.
Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha.
“Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN,” katanya.
Purbaya memastikan, pemerintah juga akan memberi kemudahan administrasi, termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.
CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebutkan, pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun akan memberi dampak sosial yang sangat besar.
“Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberi manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan.
“Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin, agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain,” katanya.
Hal senada dikemukalam Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah.
“Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan, lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari pihak pemberi hibah, pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan, kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama.
Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.
“Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa,” kata Mochtar.
Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta seperti ini diharapkan menjadi model baru dalam mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (Tri Wahyuni)