JAKARTA (Suara Karya): Hasil rerata Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini mengalami penurunan yang signifikan, sebesar 28 poin. Kendati demikian, nilai UN diyakini makin reliable (terpercaya).
“Meningkatnya reliabilitas hasil UN dampak dari keberhasilan meminimalkan distorsi atas praktik-praktik kecurangan dalam ujian,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Totok Suprayitno, di Jakarta, Senin (28/5).
Dalam kesempatan itu Totok didampingi seluruh jajaran eselon 1 di Kemdikbud.
Totok menjelaskan, penurunan itu terjadi karena sekolah dengan indeks integritas rendah pada 2017 tahun ini beralih ke moda komputer (UNBK). Hasilnya, nilai rerata UN terkoreksi 28,01 poin. Sekolah yang tahun sebelumnya sudah UNBK, justru mengalami kenaikan 0,33 poin.
“Ini bisa menjadi alat deteksi awal kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran. Jadi, UN tak sekadar alat pemetaan,” ujarnya.
Ditambahkan, jumlah siswa peserta UNBK jenjang SMP pada 2018 melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, ada 1.977.027 siswa atau 61,36 persen peserta UNBK. Jumlah itu sebelumnya hanya 1.136.739 siswa atau 36,05 persen.
Sementara jumlah siswa peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) jenjang SMP menurun tajam dari 2.016.443 siswa atau 63,95 persen pada 2017 menjadi 1.244.880 siswa atau 38,64 persen peserta pada 2018.
Hal senada dikemukakan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang juga Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hamid Muhammad. Pihaknya akan melakukan perbaikan merujuk pada hasil UN tahun ini.
“Namun upaya perbaikan proses belajar tidak bisa dilakukan secara seragam, karena hal itu tidak efektif memperbaiki dengan persoalan yang beragam di masing-masing sekolah,” ucapnya.
Menurut Hamid, pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan. Salah satunya hasil analisis UN.
“Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat lebih optimal dalam merancang model dan melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Hamid, Dinas Pendidikan perlu mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya atmosfer profesional di setiap MGMP dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Sehungga kegiatan itu dapat menjadi wahana peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
Sementara Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, penyelenggaraan UN SMP tahun ini berjalan baik, sesuai dengan POS yang ditetapkan.
Ketua BSNP mengapresiasi praktik gotong royong dan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Karena tak semua sekolah memiliki komputer yang cukup untuk pelaksanaan UNBK.
“Peningkatan jumlah peserta UNBK merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan,” kata Bambang menandaskan. (Tri Wahyuni)