JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tengah menyiapkan skema rekrutmen guru ASN sebagai kelanjutan penataan tenaga honorer nasional. Terutama 237.196 guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri.
Ratusan ribu guru honorer tersebut tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024, dan hingga kini masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah-sekolah daerah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menghitung kebutuhan riil guru nasional sebelum menetapkan formasi ASN tahun depan.
“Kami berharap tahun ini seluruh kebutuhan guru bisa dipenuhi formasinya, sehingga tahun berikutnya tidak ada lagi usulan guru honorer baru,” kata Nunuk dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin (11/5/26).
Menurut dia, rekrutmen guru ASN 2027 diproyeksikan menjadi tahap lanjutan setelah penyelesaian seleksi PPPK 2024-2025 yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah.
Pemerintah bersama Kementerian PANRB juga masih membahas skema seleksi ASN yang akan digunakan, termasuk kemungkinan formasi PPPK maupun PNS.
“Ke depan seleksinya ASN. Apakah nanti PNS atau PPPK, itu masih dibahas,” katanya.
Nunuk menjelaskan, penataan guru honorer merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan penghapusan status non-ASN di instansi pemerintah paling lambat Desember 2024.
Namun karena proses seleksi ASN mengalami perpanjangan hingga 2025, pemerintah masih memberikan masa transisi.
Dalam masa transisi tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 agar pemerintah daerah tetap dapat memperpanjang penugasan guru honorer yang sudah terdata di Dapodik.
“Yang tak boleh itu status non-ASN baru. Tapi guru-guru yang sekarang masih dibutuhkan untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan,” tegas Nunuk.
Ia menambahkan, jumlah 237 ribu guru non-ASN tersebut kemungkinan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan, karena pemerintah hanya menghitung guru yang masuk dalam basis data Dapodik.
Selain fokus pada penataan honorer, pemerintah juga tengah merapikan distribusi guru nasional yang dinilai belum merata. Berdasarkan data Kemendikdasmen, kebutuhan guru nasional saat ini mencapai sekitar 498 ribu formasi.
Namun di sisi lain, sejumlah sekolah justru mengalami kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu.
Karena itu, redistribusi guru ASN antarsekolah menjadi salah satu langkah prioritas sebelum pembukaan formasi besar-besaran dilakukan.
Nunuk menegaskan, seleksi ASN mendatang akan terbuka bagi semua calon guru yang memenuhi syarat, termasuk guru honorer, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), maupun pelamar umum lainnya.
“Seleksinya nanti adil dan terbuka. Semua yang memenuhi syarat berhak ikut,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan tidak ada kebijakan pemutusan massal terhadap guru honorer selama proses transisi berlangsung.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan guru tetap terpenuhi tanpa kembali membuka ruang munculnya honorer baru di sekolah negeri.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi status non-ASN, tetapi guru tetap punya kepastian karier dan kesejahteraan,” pungkas Nunuk. (Tri Wahyuni)