JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II paling lambat pada Oktober 2025.
Percepatan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Senin (17/3/25).
Prasetyo menambahkan, penyelesaian pengangkatan itu agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada.
Ia mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, pemerintah perlu tetap menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam rekrutmen ASN.
Rekrutmen ini adalah salah satu langkah strategis dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas penataan tenaga non-ASN. Sejak 2005, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmasi untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN.
Sesuai amanat Undang-Undang No 20/2023 tentang ASN, penataan non-ASN harus segera diselesaikan. Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Pengangkatan ASN nantinya hanya dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan.
Prasetyo menegaskan, kebijakan itu merupakan hasil kajian mendalam, perhitungan matang, dan berbagai pertimbangan lainnya.
Untuk itu, Prasetyo meminta seluruh CASN agar tetap tenang, sebab pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak CASN.
Presiden menekankan, menjadi ASN adalah sebuah pengabdian dalam melayani masyarakat. “Rekrutmen pengangkatan ASN bukan soal membuka lapangan pekerjaan, tetapi memastikan pelayanan yang optimal dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ucap Prasetyo.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan, sedari awal pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk melindungi CASN, dengan menata secara komprehensif proses dan kesiapan di lapangan.
Penataan yang lebih komprehensif agar pengangkatan CASN berjalan lebih optimal, dengan formasi dan kualifikasi yang tepat, serta memastikan dampak positif dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, pada awalnya, analisis dan koordinasi awal menunjukkan seluruh K/L/Pemda bisa siap di waktu yang telah disepakati beberapa waktu lalu, CPNS di Oktober 2025, dan PPPK di Maret 2026.
“Kebijakan kemarin diambil murni karena kami ingin memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengangkatan CASN dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan,” tuturnya.
Namun demikian, mencermati dinamika yang ada dalam dua minggu terakhir, Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait terus melakukan simulasi, analisis dan formulasi untuk menghitung dan mempercepat pengangkatan CASN dengan tetap seoptimal mungkin melindungi hak-hak CASN.
“Alhamdulillah, pemerintah menemukan mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini,” ungkap Rini.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian PANRB dan BKN mempersilahkan pengangkatan sesuai proses yang ada, selama K/L/Pemda masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan dan sesuai jadwal terbaru yang sudah ditetapkan.
Menurut Rini, langkah besar ini merupakan kebijakan nasional yang sudah sangat optimal dan akomodatif sehingga saat ini K/L/Pemda lah yang perlu berperan aktif dalam penyelesaian pengangkatan CASN ini.
“Sesuai arahan bapak Presiden, K/L/Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini, dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN melalui simulasi/analisis, yang mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengangkatan CASN,” kata Rini menandaskan. (Tri Wahyuni)