Suara Karya

Petani Minta Pemerintah Perpanjang Waktu Penerapan CSA

JAKARTA (Suara Karya): Petani didukung penyuluh CSA pada 24 kabupaten di 10 provinsi pelaksana Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture [CSA] berharap Pemerintah RI memberi peluang perpanjangan waktu dan alokasi dana, untuk memaksimalkan pencapaian target Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] di Indonesia.

Harapan petani dan penyuluh tersebut dikemukakan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Kementerian Pertanian RI, Bustanul Arifin Caya pada Technical Review Meeting dan Implementation Support Mission Program SIMURP di Kabupaten Katingan, Kalteng, belum lama ini.

“Petani didampingi penyuluh merasakan dampak positif inovasi CSA dari SIMURP. Program SIMURP akan berakhir Juni 2024, namun diharapkan masih ada peluang untuk perpanjangan waktu dan alokasi dana untuk memaksimalkan target SIMURP,” kata Bustanul AC seperti disampaikan Project Manager SIMURP Kementan, Sri Mulyani.

Kegiatan monitoring di Katingan, Kalteng, dihadiri perwakilan Bank Dunia serta lembaga dan kementerian [L/K] pelaksana Program SIMURP yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementan

“Mengingat banyaknya tantangan yang terjadi pada 2023, di antaranya perubahan iklim seperti El Nino serta terjadinya penutupan saluran irigasi yang masih berproses sebagai akibat dari rehabilitasi jaringan irigasi,” kata Bustanul.

Harapan petani dan penyuluh CSA sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa fokus kerja Kementan pada 2024 adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung di tengah perubahan iklim global.

“Upaya tersebut sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo yang meminta peningkatan produksi komoditas strategis. Satu tahun ini saya fokus pada produksi padi, jagung dan kedelai meski dibayangi El Nino. Kita berupaya menekan dulu impor agar bisa swasembada,” katanya.

Hal tersebut didukung oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa keberhasilan kebijakan Kementan memerlukan sinergi antara seluruh insan pertanian didukung oleh stakeholders terkait.

“Untuk itu diperlukan langkah awal dalam upaya peningkatan wawasan dan pemahaan serta penyamaan persepsi dalam upaya mencapai swasembada padi dan jagung,” katanya.

Berakhir 2024

Harapan petani dan penyuluh CSA dikemukakan Kapusluh BPPSDMP Kementan, Bustanul Arifin Caya terkait akan berakhirnya Program SIMURP pada 2024 yang didukung pembiayaan dari Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia [AIIB] yang ditandangani pada Juli 2018.

“Kendati demikian, petani dan penyuluh CSA berharap masih ada peluang untuk perperpanjangan waktu dan alokasi dana untuk memaksimalkan target SIMURP,” kata Bustanul yang juga Direktur National Project Implementation Unit [NPIU] Program SIMURP pada BPPSDMP Kementan.

Project Manager SIMURP Kementan, Sri Mulyani, yang hadir di Katingan mewakili Bustanul menambahkan perpanjangan waktu guna mendukung tercapainya peningkatan Indeks Pertanaman [IP], peningkatan produksi dan produktivitas serta berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan terjadinya penurunan emisi gas rumah kaca di lokasi kegiatan CSA SIMURP.

“Kendala dan tantangan seperti El Nino dan penutupan saluran irigasi yang masih berproses sebagai akibat dari rehabilitasi jaringan irigasi, maka perlu perpanjangan waktu dari kegiatan CSA SIMURP,” katanya lagi mengutip Bustanul.

Perpanjangan waktu kegiatan SIMURP, katanya, untuk melihat dampak setelah berfungsinya secara normal dari Daerah Irigasi [DI] yang direhabilitasi dan juga diperlukan kerja keras dan kerja cerdas agar tujuan SIMURP dapat tercapai.

Diketahui, SIMURP meliputi dua komponen utama yakni Komponen A berupa rehabilitasi/revitalisasi sistem irigasi dan drainase pada 12 DI permukaan dan dua Daerah Irigasi Rawa [DIR] pada sembilan provinsi atau meliputi enam Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] dan tiga Balai Wilayah Sungai [BWS] yang mencakup luas lahan 98.935 hektar.

Sementara Komponen B berupa modernisasi DI pada DI Jatiluhur tepatnya di Saluran Induk Tarum Timur dan Saluran Induk Tarum Utara, dengan luas layanan irigasi sekitar 176.175 hektar. Selain dua komponen utama, SIMURP juga didukung Komponen C, yakni komponen manajemen proyek.

DI dan DIR Komponen A meliputi DI Premium di Sulawesi Selatan BBWS Pompengan Jeneberang di Kabupaten Takalar; BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung di Indramayu dan Cirebon [Jabar]; BBWS Serayu Opak di Purworejo, Banjarnegara dan Purbalingga [Jateng]; BBWS Brantas di Jember [Jatim]; BWS NT I di Lombok Tengah [NTB]; BWS Sumatera II di Deli Serdang dan Serdang Bedagai [Sumut]; BBWS Pompengan di Pangkajene Kepulauan dan Bone [Sulsel]. Sementara utk DIR meliputi BBWS Sumatera VIII di Banyuasin dan Musi Banyuasin [Sumsel]; BBWS Kalimantan I di Katingan [Kalteng]. (Boy)

Related posts