JAKARTA (Suara Karya): Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan non-ASN.
Guru ASN dan PPPK mendapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sedangkan tunjangan profesi guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan.
“Hari ini saya agak tenang, berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan, meski baru berkuasa satu bulan, kami mengumumkan kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/24).
Prabowo menjelaskan, para guru yang ingin mendapat kenaikan gaji maupun tunjangan harus memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG). Saat ini tercatat ada 1.932.666 guru yang sudah memiliki sertifikat PPG.
“Dibanding tahun lalu, ada peningkatan sebanyak 620 guru bersertifikat,” ujarnya.
Prabowo tak memungkiri peningkatan gaji guru akan membuat alokasi APBN untuk pendidikan membengkak. Namun, ia menyebut, anggaran pendidikan Indonesia akan dialokasikan lebih besar dibanding anggaran pertahanan.
“Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik Rp16,7 triliun pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun,” ungkapnya.
Secara khusus, Prabowo sempat menyinggung kehadiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mendapat sorotan guru. Ia menyebut Sri Mulyani menjadi salah satu orang yang paling berperan terhadap kenaikan gaji guru tersebut.
“Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk menteri keuangan paling keras,” katanya.
Peningkatan kesejahteraan guru menjadi penting, karena guru
adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Dan negara bisa makmur, jika pendidikannya berhasil.
“Kunci keberhasilan pendidikan adalah guru. Untuk itu saya memilih hadir dalam acara ini, karena meski dulu saya agak bandel, tapi guru saya tidak menyerah membimbing sehingga saya bisa berdiri di sini sebagai Presiden RI,” ungkapnya.
Selain kesejahteraan, pemerintah juga akan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang belum lulus D4 atau S1. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 249.623 guru.
“Kami akan alokasikan dana untuk guru melanjutkan studinya ke D4 atau S1. Program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan target sebanyak 249.623 guru,” tuturnya.
Ditambahkan, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp17,51 triliun untuk rehabilitasi sekitar 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dana rehabilitasi akan ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk swakelola.
“Nilai bantuan jadi lebih bermanfaat, karena bahan bangunan dibeli dari masyarakat sekitar. Termasuk tenaga pekerjanya bisa dari lingkungan sekolah. Diharapkan, rehabilitasi sekolah bisa memberi manfaat bagi siswa, guru dan rakyat setempat,” ujarnya.
Prabowo menyebut ada sekitar 330 ribu sekolah yang saat ini dalam kondisi rusak. Prosesnya akan dilakukan bertahap. “Pekerjaan ini memang tidak ringan, tetapi kami akan kerja keras agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah bisa dinikmati rakyat,” ucap Probowo menegaskan.
Jajaran pejabat yang hadir dalam HGN 2024, antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Selain itu, hadir Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisainstek) Satryo Soemantri Brodjonegoro; serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Hadir pula Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Menteri Pemuda dan Olahraga, Nandito Ariotedjo
Tak ketinggalan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subiyanto; Kepala Kepolisian RI, Jenderal PolListyo Sigit Prabowo; Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto; Kepala Badan Intelijen Negara, M Herindra dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. (Tri Wahyuni)