JAKARTA (Suara Karya): Provinsi Jakarta mengawali tahun 2026 dengan tekanan harga yang melandai. Berdasarkan rilis resmi Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta, ibu kota mencatat deflasi sebesar 0,23 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026, setelah pada Desember 2025 masih mengalami inflasi 0,33 persen (mtm). Angka ini bahkan lebih dalam dibanding deflasi nasional yang tercatat 0,15 persen (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa penurunan harga terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring turunnya harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit akibat masuknya musim panen awal tahun.
“Tekanan deflasi Januari ini banyak berasal dari pangan segar. Pasokan yang membaik membuat harga lebih terkendali, sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat Jakarta di awal tahun,” ujar Iwan dalam keterangannya tertulisnya, Senin (2/2/2026)
Selain pangan, kelompok transportasi juga ikut menyumbang deflasi setelah terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2026. Normalisasi permintaan pasca libur Natal dan Tahun Baru turut menekan tarif angkutan udara serta angkutan antarkota.
Meski secara bulanan terjadi deflasi, Iwan mencatat inflasi tahunan Jakarta pada Januari 2026 masih berada di level 3,96 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional 3,55 persen (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi low base effect, mengingat inflasi pada periode yang sama tahun lalu relatif rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik.
Di sisi lain, tekanan inflasi masih terlihat dari komoditas emas perhiasan yang mencatat kenaikan harga signifikan sejalan dengan tren harga emas global. Kenaikan ini mendorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mengalami inflasi pada awal tahun.
Iwan menambahkan, inflasi Jakarta yang tetap terkendali tidak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sejak Januari 2026, BUMD pangan DKI telah menggelar pasar murah keliling menggunakan armada truk di seluruh wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan program pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu, disertai pemantauan stok daging sapi bersama Kementerian Pertanian di Rumah Potong Hewan Cakung.
Penguatan ketahanan pangan perkotaan juga terus didorong melalui pengembangan urban farming, termasuk pemanfaatan rumah kaca di ruang terbuka hijau Jakarta Timur. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan pasokan di tengah cuaca yang masih kurang bersahabat.
Ke depan, BI DKI Jakarta bersama pemerintah daerah akan memperkuat strategi pengendalian inflasi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—terutama menjelang rangkaian hari besar seperti Imlek, Ramadan, Idulfitri, dan Nyepi yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan.
“Risiko cuaca dan padatnya kalender hari besar harus diantisipasi sejak dini. Karena itu, koordinasi TPID akan terus diperkuat, termasuk melalui High Level Meeting dan dukungan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan,” kata Iwan. (Boy)