JAKARTA (Suara Karya): Aruna menginisiasi perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan pada awal Desember 2024 lalu.
Kerja sama itu guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Pemerintah lewat penyediaan sumber protein hewani berkualitas tinggi dari laut seperti ikan, udang, cumi dan kerang.
“Protein hewani memang lebih mahal dibanding protein nabati. Tetapi anak juga butuh sumber protein hewani, terutama hasil laut untuk pertumbuhan yang optimal,” kata Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dari pihak KKP, penandatanganan diwakilkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.
Indraka berharap, kerja sama Aruna dan KKP dapat membuka jalan untuk memasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjaga perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan dapat diandalkan.
“Aruna memiliki data perikanan yang dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Data ini dapat diandalkan,” ucapnya.
Menurut Indraka, Program bernilai Rp450 triliun bagi 81 juta siswa tersebut harus didukung riset dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kami juga sudah melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Lotharia sepakat untuk berbagi data perikanan, guna membantu pemerintah dalam merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis. Sehingga pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dalam program tersebut diketahui dengan baik.
“Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang diberdayakan lewat program ini. Sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi,” kata Indraka menambahkan.
Indraka mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuarter II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54,53 persen terhadap PDB nasional.
Dari persentase yang relatif besar itu, lanjut Indraka, 22.69 persen di dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman, selain restoran. “Jika melihat data itu, maka Program Makan Bergizi Gratis yang ramai dibicarakan jadi masuk akal untuk direalisasikan,” ujar Indraka.
Karena itu, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki misi dan visi serupa.
“Meski konsumsi makanan dan minuman nonrestoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi terutama protein, masih terjadi ketimpangan yang cukup signifikan di masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah,” katanya.
Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2019 menyatakan, Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal sebesar 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.
Sedangkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari.
“Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melewati angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian itu belum merata,” ujarnya.
Dilihat dari kelas sosial, kelompok penduduk 20 persen terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh kelompok masyarakat 20 persen teratas yang mencapai 2,504.91 kkal.
Sama halnya dengan protein, kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari, sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram. Hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok terbawah.
Hal itu juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang dan daging. “Dari data-data tersebut, Aruna menyimpulkan ketidakseimbangan terjadi bukan hanya soal ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah,” kata Indraka menandaskan. (Tri Wahyuni)