JAKARTA (Suara Karya): Lembaga survei Indikator Politik Indonesia diduga melakukan manipulasi data hasil survei pemilihan gubernur Maluku Utara (Pilgub Malut). Survei tersebut sejumlah suku atau etnis baru yang asing bagi warga Malut.
Menyikapi dugaan rekayasa hasil survei tersebut, Direktur Indonesia Anti Corruption Network (IACN) Igriza Majid mengatakan, dirinya sangat meragukan kevalidan hasil survei lembaga survei pimpinan Burhanuddin Muhtadi tersebut.
“Apalagi survei itu menyebut pasangan calon (Paslon) Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe mengungguli tiga Paslon lainnya,” ucap Igriza.
Menurut aktivis anti korupsi asal Malut itu, keraguan terhadap hasil survei Indikator Politik Indonesia muncul disebabkan ada ketidaksesuaian antara angka elektabilitas Paslon dengan jumlah responden.
“Dalam hasil survey itu, Paslon nomor urut 4 Sherly-Sarbin lebih unggul dengan prosentase 40,7 persen, disusul paslon nomor urut 1 yaitu Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan sebesar 20,7 persen,” ujarnya.
Kemudian disusul Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK Bisa) sebesar 15,5 persen; dan Aliong Mus-Sahril Thahir (AM-SAH) 10,4 persen. Sedangkan responden yang mengaku tidak tahu/rahasia sebesar 12,8 persen.
“Jumlah itu jika diakumulasikan, prosentase responden melebihi 100 persen,” kata Isriza, dalam siaran persnya, Selasa (12/11/24).
Selain itu, menurut Igriza, pihaknya menemukan ketidaksesuaian jumlah akumulasi responden berdasarkan demografi etnis. Ada sekitar 3 etnis yang akumulasi responden hanya 99,9 persen dan ada juga akumulasi etnis yang melebihi 100,1 persen.
Ia mencontohkan, akumulasi pada etnis Galela untuk Husain-Asrul sebesar 14,2 persen, lalu Aliong-Syahril 10,1 persen, MK-BISA 28,0 persen dan Sherly-Sarbin 37,9 persen. Responden yang tidak tahu atau yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,7 persen.
“Angka itu jika diakumulasikan, total responden kurang dari 100 persen, hanya sekitar 99,9 persen,” papar Igriza.
Persentase yang sama juga terjadi pada etnis Sula, Ternate dan etnis lainnya yaitu hanya 99,9 persen. Sementara pada etnis Buton, Butung dan Butong akumulasinya melebihi hingga 100,1 persen.
Aktivis muda asal Tahane ini memaparkan, dari sisi sosio demografi Indikator Politik Indonesia disebut berbohong. “Datanya tidak akurat.
“Base etnis Makeang, etnis Tidore, dan Sula sengaja diperkecil. Mereka juga membuat kelompok etnis baru yaitu etnis Halmahera, Butung dan Butong. Ini etnis dari mana, kami belum pernah dengar. Jika etnis Bitung bisa dimaklumi, mungkin salah ketik. Tapi etnis Halmahera dan Butong itu dari mana,” katanya.
Igriza menyebut Indikator Politik Indonesia hanya asal-asalan dalam mencaplok nama etnis, yang mana masyarakat Maluku Utara sendiri belum pernah mendengarnya.
“Anehnya prosentase pada etnis Togale, Sherly disebut lebih unggul dari Muhammad Kasuba, yakni di Galela 37 persen dan di Tobelo 74 persen. Padahal secara representatif, MK lebih dikenal oleh suku Togale, karena dia putra asli Togale. Sedangkan Sherly secara etnis tidak memiliki hubungan dengan etnis Togale. Ini kan aneh,” katanya.
Igriza juga menyoal tentang citra personal yang dibuat bukan Sherly Tjoanda tapi Sherly Laos. Alumni sekolah anti korupsi KPK itu mempertanyakan perubahan nama belakang Sherly sudah sesuai dengan ketentuan dan mendapat penetapan pengadilan.
“Secara administratif, bisa dilihat dari seluruh berkas yang masuk di KPU, apakah sudah ada perubahan nama secara resmi. Jika belum, maka kuasa hukum Paslon lain bisa mempersoalkan hal ini dari sisi hukum,” pungkas Igriza.
Ditambahkan, dari semua Paslon yang terdaftar tidak ada namanya Sherly Laos tetapi Sherly Tjoanda. “Hanya saja tergantung kuasa hukumnya, apakah memiliki sensibilitas terkait hal ini. Termasuk kebohongan yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik, harus dibawa ke ranah hukum,” tutur Igriza. (Tri Wahyuni)