JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus menggenjot pembentukan kelembagaan nelayan lewat kelompok usaha bersama maupun koperasi. Bukan tanpa alasan, KKP optimis dengan kelembagaan yang baik dan mapan dapat menciptakan nelayan yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan penguatan dan pengembangan korporasi nelayan ini mampu mewujudkan kesejahteraan nelayan. Nelayan yang berdaya saing siap untuk berkompetisi mengembangkan usahanya dan menjadi pengaruh bagi nelayan yang lain.
“Ini adalah upaya KKP yang terus kita lakukan setiap tahunnya. Kita ketahui nelayan merupakan salah satu pelaku utama penting dalam pembangunan perikanan nasional. Kondisi dan permasalahan nelayan saat ini tidak hanya pada kemiskinan, namun juga tingkat pendidikan yang rendah,” jelasnya.
Pengembangan korporasi nelayan merupakan salah satu Major Project RPJMN 2020-2024 dalam kerangka pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan target terbentuknya 350 korporasi petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Konsep ini didorong agar kelembagaan nelayan memiliki bisnis proses yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan manajemen yang modern, sehingga memiliki skala ekonomi yang efisien.
“Dengan terbentuknya kelembagaan dan korporasi nelayan yang mumpuni diharapkan dapat mempermudah nelayan dalam mengakses modal pembiayaan, memotong rantai pasok atau perdagangan ikan hasil tangkapan, meningkatkan akses nelayan terhadap teknologi dan informasi, dan meningkatkan nilai tambah nelayan itu sendiri,” terangnya, seperti dikutip laman resmi KKP.

Sementara itu Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ridwan Mulyana menyampaikan telah menggelar temu koordinasi teknis penguatan kelembagaan nelayan yang berlangsung selama tiga hari, 7-9 Juni 2021 di Jakarta. Selain melibatkan unit kerja KKP, kegiatan ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan se-Provinsi DKI Jakarta.
“Kita bersinergi dengan berbagai pihak, peran serta pemerintah daerah ini membantu pemerintah pusat untuk mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan pengembangan korporasi nelayan,” ungkapnya.
Data kelembagaan nelayan per 27 April 2021 sebanyak 14.137 kelompok usaha bersama (KUB) dan 3.091 Koperasi Nelayan/Perikanan. Data kelembagaan nelayan ini merupakan hasil sinkronisasi data pemerintah daerah, data usulan penerima bantuan pemerintah di Ditjen Perikanan Tangkap, data dari Puslatluh BRSDM KKP terkait KUB/Koperasi binaan penyuluh perikanan dan data koperasi nelayan dari aplikasi Kementerian Koperasi dan UKM.
“Ini akan terus kita mutakhirkan, sinkronisasi data perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi data dan melihat keaktifan dari KUB/Koperasi serta untuk mendapatkan data yang tepat terkait KUB/Koperasi potensial untuk pengembangan korporasi nelayan,” imbuhnya.
Langkah ini dinilainya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program kegiatan KKP yang telah berjalan maupun kegiatan yang baru. Misalnya program bantuan sarana penangkapan ikan, premi asuransi nelayan dan fasilitasi jaminan hari tua nelayan, fasilitasi SeHAT nelayan, penguatan kelembagaan nelayan, akses pendanaan usaha dan diversifikasi usaha nelayan dan lainnya, pengembangan korporasi nelayan, penyediaan BBM untuk Nelayan, pembangunan infrastruktur perikanan tangkap, dan pengelolaan SDI yang maju dan berkelanjutan berbasis ruang, atau WPPNRI. (Pramuji)
Berita Terkini
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di ThailandTerkini Ekonomi Lainnya
Bank Jakarta Targetkan 50.000 Pelari di International Marathon 2027Ekonomi • 21/11/2026, 23:29 WIB
70 Persen Harga Rokok Masuk Kas Negara, Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga KerjaEkonomi • 19/11/2026, 14:41 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi • 15/10/2026, 12:59 WIB