JAKARTA (Suara Karya): Kuasa hukum Lian Ming-Ming, guru bela diri Wing Chun dari Lembaga Bantuan Hukun Kongres Advokat Indonesia (LBH KAI) DPC Jakarta Selatan, yang didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis bebas. Mereka menilai tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan Dakwaan Jaksa dibuat tidak cermat, lengkap dan jelas
Rianto Abimail, salah satu kuasa hukum Lian Ming-Ming, dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025) secara tegas menyatakan ada delapan poin utama yang menunjukkan ketidakabsahan tuntutan ini.
Pertama, laporan polisi justru menggunakan WhatsApp palsu sebagai dasar. Kedua, hasil visum et repertum, visum psychiatricum, dan laporan psikologi dibuat dalam waktu kurang lebih 3 tahun setelah kejadian dan proses pembuatannya melanggar Permenkes, dan melanggar asas legalitas namun tetap dijadikan alat bukti.
Lebih lanjut Rianto menjelaskan, ketiga, tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung kejadian, termasuk ayah korban sendiri. Keempat, kesaksian ART (Asisten Rumah Tangga) justru berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dengan kesaksian di persidangan. Kelima, dakwaan menyebutkan tempat kejadian di Blok 2 Sunter, namun semua bukti persidangan menunjukkan tidak ada Blok 2 di lokasi tersebut.
Tim kuasa hukum juga menemukan ketidaksesuaian kronologis. kejadian Keenam, waktu kejadian berbeda antara laporan polisi, penetapan tersangka, dengan dakwaan dan tuntutan JPU. Ketujuh, sofa yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perbuatan cabul tidak ada di teras maupun garasi rumah.
“Bahkan anak korban sendiri menunjukkan posisi sofa yang sebenarnya berada di depan pintu utama rumah,” papar Rianto.
Sedangkan Adanya ketidaksesuaian pengakuan Ayah Anak Korban dan Anak Korban menyatakan anaknya kecanduan nonton film porno atau kecanduan sex, padahal pada laporan visum dan psikolog dinyatakan anak korban taruma berat dan jijik ketika sedang belajar anatomi tubuh di sekolah.
Lian Ming-Ming dijerat Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. JPU menduga ia melakukan serangkaian pelecehan seksual terhadap muridnya selama sesi latihan privat di garasi rumah korban di Sunter, Jakarta Utara.
Muhammad Herdiyan, kuasa hukum lainnya, menambahkan bahwa visum et repertum menunjukkan robekan selaput dara lama, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klien mereka. “Tidak ada bukti fisik yang menghubungkan klien kami dengan tuduhan ini. Semua berdasarkan cerita korban belaka,” tegasnya.
Dalam pledoi, kuasa hukum menyiratkan kemungkinan motif lain dari keluarga korban. Mereka menekankan bahwa klien mereka hanyalah guru privat yang dibayar dan menolak semua tuduhan. Lian Ming-Ming sendiri membantah pernah mencium, meraba, atau melakukan hal cabul terhadap muridnya.
Tim kuasa hukum menghadirkan ahli forensik dan pakar hukum pidana untuk memperkuat argumen mereka. Ahli forensik menyatakan robekan selaput dara bisa disebabkan oleh banyak hal, tidak spesifik kekerasan seksual. Sementara ahli hukum pidana menekankan bahwa kekerasan psikis harus dibuktikan dengan jelas, bukan sekadar pernyataan subjektif.
Sementara JPU bersikukuh pada tuntutan, merujuk pada visum dan laporan psikologii korban yang menunjukkan PTSD berat. Majelis hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Lian Ming Ming meminta Keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim bahwa ia tidak melakukan Perbuatan Cabul tersrbut. (Boy)
Berita Terkini
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra
UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses PendidikanKesra
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi
Indonesia Tuan Rumah Konferensi AAAH di Bali, Bahas Penguatan SDM KesehatanKesra
Kolaborasi Collective Studios, Galleri5, dan KEK Singhasari Kembangkan Cerita Indonesia untuk Pasar GlobalKesra
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomiTerkini Hukum Lainnya
Polisi Selidiki Kebakaran PT Fonusa, 36 Karyawan Masih DicariHukum • 22/11/2026, 12:03 WIB
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB