JAKARTA (Suara Karya): Indonesia menjadi tuan rumah The 5th World Halal Summit 2026, yang diikuti 48 negara dunia. Perhelatan tersebut berlangsung di Jakarta, pada 18-20 September 2026.
Forum internasional itu mempertemukan perwakilan negara, lembaga sertifikasi halal, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan halal dari berbagai belahan dunia.
“Halal Summit 2026 menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal, sekaligus memperluas kerja sama industri halal di tingkat global,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan dalam sambutan pembukanya, Jumat (18/9/26).
Menurut pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut, kehadiran delegasi dari 48 negara menunjukkan luasnya perhatian dunia terhadap ekosistem halal.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat industri halal dunia,” ungkapnya.
Potensi itu, antara lain ditopang jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai sekitar 62 juta, namun sayangnya baru sekitar 3,3 juta yang memiliki sertifikat halal.
“Yang bersertifikat hapal baru sekitar 3,3 juta, padahal kita memiliki 62 juta pengusaha,” kata Babe Haikal.
Ia menegaskan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi mencakup berbagai sektor, mulai dari farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, jasa, hingga produk berbahan kulit.
Haikal menekankan, konsep halal juga perlu dipahami secara lebih luas karena berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, transparansi, ketertelusuran, serta jaminan bahwa produk memenuhi prinsip halal dan thoyib atau baik.
Saat ini, lanjut Babe Haikal, BPJPH juga terus memperluas layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Pemerintah memberi fasilitas sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
“Halal itu bukan hanya untuk umat Islam. Halal for all,” ujarnya.
Haikal menambahkan, Indonesia memiliki sekitar 14 juta produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Dengan potensi pasar halal yang besar, penguatan ekosistem halal dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Prime Minister of Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Bin Hamidi mengatakan, masa depan industri halal tidak cukup dibangun oleh kekuatan satu negara, tetapi butuh kolaborasi dan penggabungan keunggulan dari masing-masing negara.
Ia menyebut belanja konsumen Muslim di 60 sektor ekonomi Islam mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029.
Menurut Zahid, peluang industri halal terbuka luas, tidak hanya pada sektor makanan, tetapi juga farmasi, kosmetik, pariwisata, logistik, teknologi, dan keuangan syariah.
Hal senada dikemukakan Menko PMK Pratikno. Katanya, penguatan jaminan produk halal harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen. Jaminan tersebut tidak hanya menyangkut produk akhir, tetapi juga bahan, proses produksi, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi.
“Halal bukan lagi milik umat Islam semata,” kata Pratikno.
Ia berharap pertemuan internasional The 5th Halal Summit 2026 dapat memperkuat kerja sama antarnegara dan membangun kepercayaan dalam perdagangan produk halal. (Tri Wahyuni)