JAKARTA (Suara Karya): Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta bekerjasama dengan Institut Pariwisata (IP) Trisakti menggelar acara bertajuk ‘Forum Bisnis Ketenagakerjaan Usaha Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta’.
“Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi dunia pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sektor pariwisata yang semakin dinamis,” kata Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan IP Trisakti, Agus Riyadi, di Jakarta, Kamis (18/9/25).
Forum menghadirkan stakeholder dari berbagai lini, mulai dari industri perhotelan, maskapai penerbangan yang diwakili INACA, Asosiasi biro perjalanan wisata diwakili oleh ASTINDO, asosiasi tour leader indonesia diwakili oleh ITLA, asosiasi hotel dan restauran diwakili oleh PHRI, asosiasi general manager hotel indonesia diwakili oleh IHGMA hingga lembaga pendidikan pariwisata tingkat perguruan tinggi dan SMK.
Agus mengungkapkan, banyak peserta dari kalangan industri menilai forum ini perlu digelar secara rutin. Masukan dari forum akan menjadi dasar pijakan bagi pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.
“Apalagi Kementerian Pariwisata menyinggung soal penambahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pariwisata. Informasi itu penting disosialisasikan agar dunia pendidikan dan pelaku industri dapat menyesuaikan kurikulum maupun pelatihan bagi tenaga kerja,” ujarnya.
Agus menjelaskan, tahap awal forum akan menjadi fondasi untuk mengumpulkan masukan dari stakeholder. Selanjutnya, hasil forum akan menjadi rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, penyempurnaan kurikulum pendidikan, hingga program pelatihan bagi karyawan pariwisata.
“Institut Pariwisata Trisakti mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Dinas Pariwisata Ekraf DKI Jakarta dalam pelaksanaan acara ini,” kata Agus menandaskan.
Ke depan, lanjut Agus, targetnya bukan hanya sinkronisasi kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi pariwisata, tetapi juga mendorong industri seperti hotel, maskapai, dan travel agent melakukan pembaruan kompetensi karyawannya sesuai perkembangan terbaru.
Hal senada dikemukakan Asisten Deputi Peningkatan SDM Industri Kementerian Pariwisata, Faisal. Katanya, forum bisnis semacam ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antara dunia pendidikan, dunia pelatihan, dan industri.
“Mereka bisa saling memberi masukan, baik terhadap kurikulum, modul pelatihan, maupun standar kompetensi. Dengan begitu, akan terjadi penyamaan persepsi sekaligus solusi teknis terhadap mismatch tenaga kerja,” ujar Faisal.
Menyoal penerapan standar kompetensi SDM pariwisata tingkat ASEAN, Faisal mengakui bahwa posisi Indonesia saat ini berada di peringkat kedua setelah Filipina.
“Awalnya Indonesia sempat leading. Namun Filipina lebih cepat karena dukungan pemerintah dan asosiasinya yang kuat. Kita perlu orkestrasi lebih solid agar standar ASEAN ini benar-benar terintegrasi dalam kurikulum, sertifikasi, dan pelatihan,” katanya.
Standar ASEAN, menurut Faisal, menekankan pendidikan dan pelatihan berbasis jabatan, bukan sekadar mata kuliah atau unit kompetensi. Dengan sistem ini, lulusan dapat memiliki kejelasan profil jabatan yang dikuasai, misalkan sebagai front office staff atau tour writer, bukan sekadar ijazah dan transkrip nilai.
Faisal menilai sistem pendidikan Indonesia masih terjebak pada formalitas keluaran berupa ijazah dan transkrip nilai. Padahal, dunia kerja menuntut kepastian kompetensi yang nyata.
“Belum ada perguruan tinggi yang mendeklarasikan lulusannya sudah siap memangku jabatan tertentu sesuai profil kompetensi. Yang ada baru ijazah dan surat keterangan pendamping. Kita ingin ke depan pendidikan bisa menyatakan dengan jelas, bahwa lulusan ini sudah menguasai jabatan tertentu,” tegasnya.
Meski belum merata, Faisal mengungkapkan sudah ada sejumlah kampus, SMK, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mulai mengadopsi standar jabatan ASEAN dalam kurikulum maupun program pelatihannya.
“Kita akan terus mendorong sosialisasi dan implementasi agar semakin masif. Harapannya, setiap lulusan pendidikan dan pelatihan pariwisata tidak lagi ‘ngambang’, tetapi benar-benar siap dengan jabatan profesionalnya,” tutup Faisal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Iffan, menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menyiapkan tenaga kerja pariwisata yang lebih profesional melalui forum bisnis khusus ketenagakerjaan sektor pariwisata.
Menurut Iffan, tantangan utama pariwisata Jakarta saat ini terletak pada kualitas SDM yang masih belum sesuai kebutuhan industri, terutama dalam menghadapi pasar wisatawan mancanegara dari Spanyol, Mandarin, hingga Rusia.
“Kita masih kekurangan pemandu wisata dengan kemampuan bahasa asing tertentu. Padahal pasarnya ada, tapi belum bisa digarap secara profesional,” ujarnya.
Forum bisnis ini dirancang tidak hanya sebagai ruang temu bisnis antar-asosiasi dan pelaku industri, melainkan juga melibatkan akademisi dan lembaga pendidikan.
“Kami bekerja sama dengan berbagai universitas, seperti IP Trisakti, UI, dan Sahid, untuk memastikan tenaga kerja pariwisata berbasis pendidikan, keprofesionalan, dan kompetensi yang mumpuni,” kata Iffan.
Ia menekankan, pembenahan dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari peningkatan standar industri, penyerapan tenaga kerja, hingga penyediaan pelatihan dan pusat pendidikan pariwisata.
“Hospitality kita masih kurang. Kalau SDM sudah berilmu, profesional, dan berstandar global, maka pariwisata Jakarta bisa bersaing dan menjadi primadona,” tambahnya.
Momen ulang tahun Jakarta ke-500 pada 2027 disebut sebagai momentum penting untuk mempercepat transformasi. “Bukan angka kecil. Jakarta harus berbenah agar pariwisata menjadi daya tarik utama kota global,” tegasnya.
Melalui upaya peningkatan kualitas SDM, Pemprov DKI berharap sektor pariwisata tidak hanya menjadi magnet wisatawan, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja berkualitas di Ibu Kota.
Forum bisnis juga menggelar diskusi yang menghadirkan tiga narasumber, yaitu perwakilan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Alexander Nayoan; Guru Besar Ilmu Manajemen Jasa Kepariwisataan Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof Diena Mutiara Lemy, dan praktisi industri pariwisata Muhammad Saringin.
Prof Diena yang juga Ketua Umum Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari) mengaku senang atas diselenggarakannya Forum Bisnis Kepariwisataan ini. Karena pendidikan juga memainkan peran penting dalam menciptakan SDM pariwisata. (Tri Wahyuni)