JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menyatakan dukungannya secara penuh kepada DPP Partai Golkar, untuk menyelesaikan masa bakti kepengurusan hingga Desember 2019.
Menurutnya, pelaksanaan Munas X sesuai mekanisme partai berdasarkan AD ART dan peraturan lainnya. Hal ini diperlukan supaya Partai Golkar lebih solid di kepemimpinan Jokowi periode kedua.
Dia mengungkapkan, rekonsiliasi tak hanya untuk konsolidasi ideologis dan konsolidasi organisasi di internal DPP Golkar. Rekonsiliasi sekaligus konsilidasi ini juga dimaksudkan untuk Fraksi Golkar di MPR RI dan DPR RI.
“DPP partai Golkar agar menempatkan kader-kader Partai Golkar pada pimpinan MPR/DPR,” kata Agung di Jakarta, Senin (27/5/2019) malam.
Dengan demikian lanjut Agung, DPP Golkar harus memastikan kader partai yang duduk di kepemimpinan legislatif merupakan yang terbaik. Artinya, para kandidat pimpinan harus berdedikasi, loyal pada partai dan memiliki rekam jejak baik atau tidak tercela.
Agung juga menginginkan DPP Golkar tak hanya beretorika mengenai hal ini. Terutama untuk memastikan pimpinan legislatif dari Golkar bersih dari perilaku koruptif.
Dengan demikian, Agung mengimbau sebelum menempatkan kader sebagai pimpinan, DPP terlebih dahulu harus mendapatkan konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa kader yang ditempatkan tak bermasalah. (Pramuji)