IKPI, Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf) Teuku Riefky Harsya secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Forum Backstagers Indonesia (FBI) periode 2024-2028 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025). Kepengurusan ini merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) II di Lampung dan diketuai oleh Andro Rohmana.
Dalam sambutannya, Menkraf Riefky menegaskan bahwa industri event memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif agar terus berkembang.
“Bagaimanapun ekonomi kreatif memiliki peluang besar di Indonesia, terutama saat ini yang sedang bertumbuh pesat,” ujar Riefky di lokasi acara.
Ia menambahkan bahwa keberadaan event dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, ia melihat potensi besar Backstagers dalam memperkuat industri kreatif nasional.
Riefky juga mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat daerah. Menurutnya, langkah ini akan membuka jalan bagi aspirasi Backstagers Indonesia untuk ditindaklanjuti secara konkret.
“Melalui nomenklatur baru ini, kami ingin memastikan industri dan ekonomi kreatif memberikan dampak nyata seperti pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas ekonomi kreatif di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Menkraf Riefky menyatakan dukungannya terhadap langkah Backstagers dalam memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), menyelenggarakan event berstandar global, serta melakukan riset terkait perkembangan industri event. Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk membantu kebutuhan administratif dalam upaya aliansi internasional, guna meningkatkan pengakuan global bagi industri kreatif Indonesia.
Ketua Umum Backstagers, Andro Rohmana, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap industri event nasional. Ia mengungkapkan bahwa Backstagers Indonesia tengah mengurus aliansi dengan federasi internasional di bidang industri event.
“Salah satu syaratnya adalah penerapan standar global dalam pelaksanaan kegiatan, publikasi riset berkala terkait perkembangan industri, serta penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi anggota kami. Kami mengapresiasi Kemenkraf yang mendukung inisiatif ini, yang juga sejalan dengan program pemerintah, Asta Cita, dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing global,” ujar Andro.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Backstagers, Budi Susanto, menjelaskan bahwa Backstagers Indonesia merupakan komunitas event yang kini telah menjadi organisasi resmi di Indonesia. Hingga saat ini, Backstagers telah membuka 12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di berbagai wilayah dan menaungi 329 perusahaan. Ke depan, organisasi ini berencana untuk memperluas jangkauan dengan membuka 12 cabang tambahan di beberapa provinsi.
Pengukuhan ini juga menjadi momentum untuk membahas berbagai program kerja serta isu-isu terkini, salah satunya terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Budi berharap agar pemerintah dapat berdiskusi dengan pelaku industri event untuk menemukan solusi terbaik terkait kebijakan tersebut.
“Ini adalah tantangan yang perlu dicari solusinya. Kami telah berkomunikasi dengan beberapa organisasi terkait,” jelas Budi.
Sebagai langkah strategis, Backstagers Indonesia juga merilis peta jalan industri event guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Budi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memahami bahwa event bukanlah sekadar pengeluaran, tetapi juga investasi bagi perekonomian nasional.
“Kami berharap pemerintah dapat lebih terbuka dan memahami bahwa event bukan sekadar menghamburkan uang, melainkan sebagai investasi jangka panjang,” tutupnya. (Boy)