JAKARTA (Suara Karya): Langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang diikuti rencana menguasai Greenland memicu kekhawatiran serius bagi komitmen keadilan iklim global, termasuk negara-negara berkembang di Global South.
Peneliti Tata Kelola Iklim, Pusat Riset Politik BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Yogi Setya Permana menyebut situasi ini sebagai paradoks dalam politik iklim global.
“Di satu sisi negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Tapi di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang perlu diamankan melalui manuver geopolitik,” kata Yogi kepada Indonesiadicop.id, di Jakarta, Kamis (15/1/26).
Invasi AS ke Venezuela yang diikuti penguasaan cadangan minyak mentah terbesar di dunia (lebih dari 300 miliar barrel) oleh korporasi AS, menurut Yogi, berpotensi membuat harga minyak mentah dunia makin melandai.
“Namun di lain sisi, hal itu dinilai akan menunda investasi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil bagi negara-negara berkembang,” ujarnya.
Indonesia sendiri, lanjut Yogi, menargetkan penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan dan mencapai net-zero emission pada tahun 2050.
“Minyak murah sering jadi jebakan kebijakan, seolah tampak menguntungkan secara fiskal, namun meningkatkan kerentanan terhadap naik turun harga, risiko geopolitik, dan beban sosial-ekologis di masa depan,” ucapnya.
Yogi mengungkapkan negara berkembang akhirnya menanggung konsekuensi paling berat, meski kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil.
“Konsep ‘loss and damage’ itu menegaskan dampak perubahan iklim kerap melampaui kapasitas adaptasi suatu negara,” ungkapnya.
Yogi menjelaskan, situasi saat ini semakin menegaskan, transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral.
Perintah Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari lalu untuk keluar dari dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-badan penting dalam kerjasama iklim global seperti UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menunjukkan semakin menjauhnya Amerika dari negosiasi dan aksi iklim global.
“Ini adalah situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci seperti UNFCCC dan IPCC, setelah perundingan iklim internasional, seperti COP ke-30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth,” kata Yogi.
Hal berbeda disampaikan Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan, Stanislaus Risadi Apresisan.
Kondisi itu seharusnya menjadi peluang emas bagi negara-negara Selatan untuk mengambil alih kepemimpinan riset dan kebijakan iklim yang selama ini didominasi oleh peneliti dari negara maju.
“Dalam penulisan Assessment Report 6 IPCC, peneliti AS tampak mendominasi sebanyak 25 orang, sementara Indonesia dan Brazil masing-masing hanya 3 dan 6 orang. Ini saatnya perspektif peneliti dari negara Selatan yang berhadapan langsung dengan bencana iklim mendapat porsi lebih besar,” kata Stanislaus.
Ia menerangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam forum-forum strategis dunia. “Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 adalah bukti kepemimpinan Indonesia. Semangat ini harus dihidupkan kembali untuk memperjuangkan diplomasi keadilan iklim dan mendukung transisi energi yang berkeadilan,” ujarnya.
Stanislaus melihat peran Amerika Serikat di organisasi internasional akan berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan.
“Indonesia dapat berkoalisi dengan Brazil dan negara-negara Selatan lainnya seperti China, Afrika Selatan, India, Filipina, Vietnam untuk menuntut kontribusi lebih dari negara maju untuk memberi bantuan teknis dan pendanaan demi transisi energi yang berkeadilan,” tegasnya.
Baik Yogi maupun Stanislaus sepakat bahwa pasca-COP30, Indonesia dan Brazil perlu memperkuat poros kepemimpinan Global South melalui diplomasi aktif di berbagai forum multilateral dan regional.
“Indonesia perlu mengambil posisi tegas untuk meneruskan transisi energi, sambil menolak standar ganda, mendorong pendanaan ‘loss and damage’ yang adil, serta memperkuat diplomasi Global South agar transisi energi tidak hanya hijau, tetapi juga berkeadilan bagi mereka yang paling rentan,” kata Yogi.
Sementara Stanislaus mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menggunakan forum multilateral untuk menuntut keadilan iklim, dengan mendesak negara maju untuk membantu negara sedang berkembang dalam melakukan transisi energi.
“Forum-forum multilateral dan regional seperti APEC, ASEAN, OKI, OECD dapat digunakan oleh Indonesia untuk menyuarakan pentingnya keadilan iklim dan membangun koalisi khususnya dengan negara-negara Selatan,” kata Stanislaus menandaskan. (Tri Wahyuni)