JAKARTA (Suara Karya): Seiring makin meningkatnya perhatian pemerintah dan korporasi terhadap perkembangan transisi energi di Indonesia, yang mencakup dukungan kebijakan, infrastruktur, hingga ketenagakerjaan, umat Islam dianggap memiliki potensi signifikan untuk mendukung hal tersebut.
Demikian benang merah dalam diskusi bertajuk MOSAIC TALK dengan tema ‘Transisi Energi dalam Perspektif Islam’ yang digelar di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), pada Sabtu (22/3/25).
Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Pendiri Greefaith, Hening Parlan mengatakan, data dari berbagai riset menunjukkan muslim Indonesia percaya untuk melakukan inisiatif perubahan dalam menjaga dan merawat bumi sebagai wujud dari wakil Allah di muka bumi atau khalifah fil ardh.
Sebagai khalifah, lanjut Hening, maka sudah seharusnya umat Muslim berusaha memulai transisi energi sebagai upaya memulihkan bumi yang semakin rusak akibat penggunaan energi fosil yang berlebihan.
“Transisi energi yang berkeadilan adalah wujud pengamalan Al-Qur’an tentang kata adil. Kata tersebut banyak sekali disebut dalam Al-Qur’an,” ucap penulis buku ‘Fikih Transisi Energi Berkeadilan’ itu.
Menurut Hening, harus ada keseimbangan agar manusia tidak terus menerus menggunakan energi fosil yang eksploitatif ke arah pemanfaatan energi secara adil dan seimbang. Penting pula menggerakkan inisiatif-inisiatif transisi energi berkeadilan di level umat.
“Dukungan kebijakan hingga bantuan teknis diperlukan agar berbagai inisiatif ini menjadi sesuatu yang lebih besar,” ucapnya menegaskan.
Hal senada disampaikan Vice President Energy Transition and Sustainability PLN, Anindita Satria. IA mengungkapkan agama bisa menjadi ruang untuk masuk dalam kampanye transisi energi berkeadilan.
‘Ada banyak ajaran agama yang bisa dimanfaatkan sebagai kontribusi kita sebagai umat dalam menjaga kehidupan bumi, melalui praktik transisi energi berkeadilan seperti program Sedekah Energi dan Puasa Energi,” ujarnya.
Sebagai korporasi, Anindita menjelaskan dukungan PLN terhadap komitmen pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim di Perjanjian Paris dalam target-target jangka pendek, menengah, hingga panjang.
“PLN akan terus mengimplementasikan semua inisiatif transisi energi untuk mencapai pemenuhan Nationally Determined Contribution Indonesia pada 2030 serta net zero emissions pada 2060,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Wakil Ketua Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Rachmat Kaimuddin menjelaskan, pengurangan rasio penggunaan energi berbasis fosil untuk pembangkit listrik menjadi cara terbaik dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan untuk saat ini.
“Sektor pembangkit listrik saat ini menjadi yang paling besar menggunakan energi fosil. Fokus pemerintah adalah membangun pembangkit listrik yang menggunakan lebih sedikit fosil seperti sel surya, panas bumi, dan potensi energi baru terbarukan lainnya,” kata Rachmat.
Dijelaskan, pemerintah ingin mewujudkan transisi energi berkeadilan mulai dari sisi ekosistem industri hingga pengguna.
“Kita ingin penggunanya bagus, industrinya juga harus bagus. Jangan sampai nanti kita pakai teknologi hijau tapi justru mengurangi tenaga kerja,” tegasnya
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Prof Anwar Sanusi menyatakan perlu pemetaan yang menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan terkait bidang transisi energi.
“Jika kita tidak petakan dengan baik akan muncul ketidakadilan, seperti isu penggajian hingga ketimpangan gender,” terangnya.
Anwar menjelaskan pentingnya menempatkan sensitivitas gender dalam transisi energi berkeadilan. Salah satunya melalui regulasi perlindungan kesejahteraan sosial yang mengatur hak-hak pekerja perempuan.
“Kita ingin transisi berkeadilan ini menjadi kata kunci untuk peningkatan keterampilan dan taraf hidup pekerja terutama di sektor-sektor yang ekonominya sedang berkembang,” ucapnya menandaskan.
Sekadar informasi, MOSAIC TALK merupakan bagian dari ‘Ramadan Festival: Islamic Philanthropy for Climate Action’, sebuah mini festival kolaborasi MOSAIC dengan Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) dan Pares.
Seperti dikatakan Dewan Pembina MOSAIC sekaligus Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim, kgiatan tersebut berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan aksi nyata untuk lingkungan seperti kegiatan Sedekah Energi dan Hutan Wakaf.
“Semoga upaya yang kita lakukan ini memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ucapnya.
Acara itu juga mengajak komunitas Muslim untuk belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi dan keberlanjutan melalui talkshow, pertunjukan seni, dan aktivitas interaktif. (Tri Wahyuni)