JAKARTA (Suara Karya): Asisten Gubernur Bank Indonesia Dicky Kartikoyono, menyatakan pihaknya fokus pada Stabilisasi, Inklusi dan Pertumbuhan. Biaya merchant discount rate (MDR) QRIS yang dikenakan PJP kepada merchant ditetapkan dalam kisaran 0-0,7% sesuai dengan kategori merchant.
Diungkapkan Dicky, Penyesuaian besaran MDR untuk pelaku usaha mikro dikenakan 0% untuk nominal transaksi sampai dengan Rp100 ribu dan 0,3% untuk nominal transaksi di atas Rp100 ribu. MDR QRIS ini telah di launching sejak 1 Juli 2023 dan ditargetkan dapat diimplementasi secara menyeluruh selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar, menyampaikan bahwa dalam rangka merespon besarnya potensi Ekonomi Digital Indonesia dan mendukung implementasi BSPI 2025, KPw BI Prov. DKI Jakarta bersama dengan seluruh unsur PENTAHELIX di wilayah DKI Jakarta turut mendukung implementasi BSPI 2025.
Upaya ini dilakukan dalam rangka konsistensi penguatan ekosistem dan implementasi kebijakan sistem pembayaran pada 1) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia di Wilayah DKI Jakarta, 2) Elektronifikasi Transportasi, 3) Elektronifikasi Bantuan Sosial dan 4) Elektronifikasi SP Ritel lain seperti Destinasi Wisata dan Implementasi QRIS pada UMKM, Pasar dan Pusat Perbelanjaan.
“Pengguna dan transaksi QRIS di DKI Jakarta tumbuh signifikan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan terselenggaranya secara masif event-event di Provinsi DKI Jakarta,” kata Arlyana di acara Launching QRIS di Lippo Mall Kramat Djati, Minggu (30/7/2023).
Dikatakannya, pada Juni 2023, total pengguna QRIS di DKI Jakarta mencapai lebih dari 5,1 juta[1] , meningkat 21% secara YoY. Dari sisi jumlah merchant QRIS saat ini telah terdapat 4,7 juta merchant QRIS di DKI Jakarta. Adapun kontribusi QRIS berdasarkan wilayah, yaitu Pertama – Jakarta Selatan 2.127.700 (45%), Kedua – Jakarta Timur 838.569 (18%), Ketiga – Jakarta Pusat 741.719 (16%), Keempat – Jakarta Barat 607.689 (13%) dan Kelima – Kepulauan Seribu 2.759 (0,1%).
Mengkhusus pada wilayah Jakarta Timur kata Arlyana, dukungan penuh juga disampaikan oleh Wakil Walikota Jakarta Timur Iin Mutmainnah,. Menurut dia, penggunaan QRIS menjadi trend positif untuk pelaku UMKM dan pengguna di wilayah Jakarta Timur.
Pada Program Jakpreneur, melalui kegiatan bazar UMKM & festival di wilayah Jakarta Timur, QRIS digunakan sebagai kanal pembayaran.
Pada kegiatan tersebut turut pula hadir oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Wakil Walikota Jakarta Timur, Pimpinan Kantor Perwakilan OJK Jakarta dan Banten, Penyedia Jasa Pembayaran Bank dan Non Bank, ketua Asosiasi dan Himpunan.
Digital Payment telah menjadi game changer perekonomian Indonesia. QRIS, BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia memungkinkan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital Indonesia dengan menggunakan transaksi non tunai di berbagai macam instrumen dan sumber dana. Melalui percepatan akseptasi pembayaran digital ini diharapkan seluruh pihak terus berkolaborasi meningkatkan pembayaran transaksi secara digital sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia. (Boy)