JAKARTA (Suara Karya): Amerika Serikat mengumumkan bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018) lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari mengatakan, militerisasi kawasan Asia Pasifik harus dicegah dan Pemerintah Indonesia harus segera merespon rencana Negara adikuasa tersebut.
Kharis menyerukan, agar negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. Kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer. “Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik,” katanya, dalam keterangan tertulis, kepada wartawan, Senin (26/11/2018).
Pihak Amerika berargumen pembangunan pangkalan militer itu untuk menjaga kedaulatan maritim di kawasan Asia Pasifik. Kharis mendorong Pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya diplomasi.
“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Meski Pence, sambung Kharis, menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik. Ini justru dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik sendiri.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus, atau Vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di Pasifik Selatan. (Gan)