JAKARTA (Suara Karya): LSM Greenpeace menginginkan mekanisme pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di nusantara jangan sampai diprivatisasi karena hal itu berarti menempatkan penguasaan terhadap pihak yang hanya mengedepankan laba atau keuntungan semata.
“Untuk mendukung perlindungan hak nelayan dan pelestarian lingkungan, Greenpeace menolak tegas privatisasi pulau-pulau kecil,” kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Arifsyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/5).
- Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa Bangkok
- LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya Menabung
- Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot Favoritnya
- Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir Tangerang
- IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE Indonesia
- Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas Infiltrasi
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor Penopangnya
- Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor Pendorongnya
Greenpeace dengan kapal layar legendarisnya, Rainbow Warrior juga menyempatkan singgah di pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, guna mendukung perjuangan warga setempat dari ancaman prinvatisasi.
Menurut Arifsyah, perjuangan yang dihadapi warga pulau Pari merupakan rintangan yang keras karena menghadapi kekuatan modal, bahkan sejumlah warga juga dikriminalisasi.
“Kehadiran kapal Rainbow Warrior di Pulau Pari adalah bentuk solidaritas Greenpeace untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia tidak melakukan privatisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ucapnya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan kesejahteraan nelayan Indonesia dapat terus ditingkatkan sehingga kebijakan yang terkait dengan nelayan jangan sampai seakan-akan memarjinalkan nasib nelayan di berbagai daerah.
“Masyarakat pesisir dan nelayan ini kelompok marjinal, mereka butuh untuk didengarkan,” kata Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS, Riyono.
PKS, dalam rangka merayakan milad atau ulang tahun ke-20 partai tersebut, juga telah melakukan bedah kampung nelayan di Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/4).
Menurut Riyono, acara tersebut bukanlah bersifat instan tetapi PKS sudah mendampingi dan bersama para nelayan tersebut sejak sekitar empat tahun lalu.
Riyono menjelaskan, acara bedah Kampung Nelayan tersebut akan diisi antara lain dengan memperbaiki fasilitas umum dan sejumlah perahu nelayan.
Ia berpendapat selama ini, masyarakat pesisir dan nelayan merupakan kelompok marjinal yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menginginkan berbagai kebijakan sektor kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di berbagai daerah dari kondisi memprihatinkan selama ini.
Politisi Partai Golkar itu mencontohkan bahwa kapal pencuri ikan yang tertangkap di kawasan perairan nasional, maka seharusnya tidak ditenggelamkan tetapi diberikan gratis kepada nelayan.
Ketua DPR RI mengingatkan bahwa selama ini nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam sudah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Oleh karenanya, Bambang mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih 1,3 triliun dolar AS per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa itu bisa memberikan kontribusi nyata lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB). (Bayu Legianto)
