JAKARTA (Suara Karya): Tiga orang karyawati PT.Dutapendawa Kharisma, Neneng Syafriani, Yosephine Angel dan Sari Novianti mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (27/4/2022). Mereka meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menindak dan mencabut izin perusahaan tempatnya bekerja karena manajemen tidak mau memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR).
Anehnya, perlakuan itu hanya diberikan manajemen kepada tiga orang itu saja, sedangkan pekerja lainnya mendapatkan THR yang sesuai dengan masa kerja.
Siprianus Edi Hardum selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, apa yang dilakukan manajemen perusahaan adalah tindakan yang diskriminatif dan merugikan pekerja. Untuk itu, harus ada sanksi yang harus diberikan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
“Bahkan ketika mereka minta THR, Direktur perusahaan bernama Maulana Meilina tidak memberikan tanggapan. Padahal karyawan,” kata Edi di Gedung Kemnaker, Rabu (27/4/2022).
Bukan itu saja lanjut Edi, Neneng Syafriani dipecat oleh pihak manajemen dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, Neneng menandatangani kontrak kerja untuk kedua kalinya di perusahaan itu terhitung sejak 4 Januari 2022 – 3 Januari 2023. “Iya dipecat dengan alasan tidak jelas,” katanya.
Edi mengatakan, kliennya terima dipecat tetapi pihak perusahaan harus:
1. Kembalikan Ijazah Asli Diploma ASEKMA (Akademi Sekretaris dan Manajemen) DON BOSCO atas nama Neneng Syariani.
2. Membayar Gaji Bulan April 2022
Periode : Tanggal 01 s/d 20 April 2022 sebanyak = 14 Hari
Gaji = Rp. 340.000,- x 14 hari = Rp. 4.760.000,-
3. Uang Tunjangan Hari Raya
1 kali gaji = Rp. 8.500.000
4. Uang Pesangon (Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020)
Masa Kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
2 bulan upah x Rp. 8.500.000 = Rp. 17.000.000,-
5. Sisa Kontrak Kerja = 8 Bulan (Mei s/d Desember 2022)
8 bulan x Rp. 8.500.000,- = Rp. 68.000.000,-
6. Uang Catering pengganti Puasa
Periode : Tanggal 01 s/d 20 April 2022 sebanyak = 14 Hari
Uang Catering = Rp. 9.000,- x 14 hari = Rp. 126.000
Jadi total yang harus dibayar oleh PT Dutapendawa Kharisma kepada Neneng Syariani sebesar = Rp. 98.386.000,00.
Sedangkan Sari Novianti sampai saat tidak dipecat namun tidak beri THR dimana THR-nya sebesar Rp 6.500.000,00.
“Selain itu, Sari Novianti juga dibuat tidak tenang bekerja di perusahaan tersebut,” kata Edi.
Sementara, untuk Yosephine manajemen telah melakukan pemecatan dan terhitung sejak berita ini diturunkan.
Edi menegaskan, ketiga kliennya tidak diberi THR dan dipecat yakni Nenang oleh Direktur Perusahaan karena diduga dua karyawan ini membocorkan dugaan penggelapan uang perusahaan oleh Ibu Maulana Meilina kepada Komisaris perseroan, Bataradjaja Inderadjajanata.
“Kasus dugaan pengelapan uang perusahaan ini telah kami laporkan ke Polsek Taman Sari, dan kasusnya sedang diselidiki,” kata Edi.
Edi mendesak pihak Kemnaker agar mendesak pihak PT.Dutapendawa Kharisma agar membayar hak ketiga kliennya di atas. “Kalau tidak bayar, cabut usaha PT.Dutapendawa Kharisma yang bergerak di bidang perhotelan di Jakarta itu,” tegas alumnus s2 Hukum Bisnis UGM ini.
Dikatakan, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan SE Menaker No. M/6/HK.04/V/2021 tentang THR, dimana ditegaskan, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah. Sebagai contoh, A merupakan pegawai yang dikontrak selama 2 tahun namun baru bekerja selama 3 bulan sebelum hari raya. A memiliki gaji pokok sebesar Rp 6.000.000.
Berdasarkan aturan yang berlaku A akan memperoleh THR dengan perhitungan :
Masa Kerja Pegawai / 12 × gaji yang diperoleh selama sebulan
3/12 × Rp 6.000.000 = Rp 1.500.000.
Selain mengenai cara perhitungan besaran THR yang diterima pegawai/buruh, SE Menaker tersebut juga menyatakan bahwa THR untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak boleh dibayarkan secara bertahap/dicicil. THR juga harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya. (Bayu)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Hukum Lainnya
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB