JAKARTA (Suara Karya): Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan, saat ini dinilai cukup rendah. Karenanya, peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, perlu mendapat dukungan dari pers secara maksimal.
Demikian dikemukakan Wakil Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, saat menjadi pembicara dalam workshop sinergitas KY dengan media massa, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019).
“Kalau dilihat dari tugas dan wewenangnya, pers wajib mendukung Komisi Yudisial dengan berbagai upaya. Karena berdasarkan survei publik, pengadilan merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah,” katanya.
Keberadaan KY, menurut Hendry, karena ada sesuatu yang salah dalam dunia peradilan Indonesia. Karenanya, ujar dia, media harus ikut mengekspos keberadaan lembaga ini, sebagaimana dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau di KY, saya belum melihat itu. Padahal fungsi KY sangat penting,” ujar Hendry menambahkan.
Mantan wartawan Kompas ini mengatakan, memang tidak mudah untuk melakukan peliputan tentang KY. Pers, katanya, mengangkat suatu berita berdasarkan ‘news value’, sehingga KY perlu menggandeng media. Misalnya ikut dalam peliputan lapangan bersama KY.
Dikatakannya, pers juga berperan penting sebagai salah satu kontrol, yang disebut sebagai lembaga keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi besar dampaknya jika media tidak memberikan informasi yang akurat. Salah satunya terkait narasumber.
“Narasumber bagian dari jurnalistik, tidak boleh dikriminalisasi. Banyak kasus di mana narasumber dilaporkan ke polisi, tapi pada akhirnya polisi mengembalikan kepada Dewan Pers,” ujar Hendry.
Banyak media yang kurang esensial dalam memberitakan. Di Amerika jika ada putusan pengadilan yang kontroversi, rekam jejak hakimnya akan langsung dikeluarkan. Informasi tersebut dianggap perlu diketahui oleh publik. Jika di Indonesia ributnya malah soal yang lain, maka perlu ada peningkatan kapasitas bagi wartawan hukum.
“Saya menganggap workshop ini sebagai langkah awal, menyadarkan kembali pers untuk mendukung KY, menjadikan pengadilan sesuai yang kita cita-citakan,” katanya. (Gan)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Hukum Lainnya
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB