JAKARTA (Suara Karya): Penolakan dan protes keras berbagai pihak dan kelompok masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR bersama pemerintah terus mengalir dan semakin menggebu di mana-mana.
Fenomena penolakan itu dapat dilihat dari demo besar-besaran di DPR dan berbagai kota saat dilakukan pembahasan RUU HIP oleh legislatif bersama pemerintah. Juga, dari pernyataan berbagai institusi.
Selama ini keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara dikatakan sudah final dan idealnya melandasi segala produk hukum dan perundang-undangan. Karena itu, tidak ada lagi persoalan mengingat Pancasila adalah sumber yang menjadi acuan dalam membuat produk hukum di negeri ini.
Namun, DPR bersama pemerintah mempunyai cara pandang yang berbeda. Keduanya saling mendukung, dan meski ditunda RUU HIP ini tinggal ketok palu DPR untuk disahkan menjadi UU. MUI mengatakan “pekerjaan” DPR bersama pemerintah itu aneh dan tidak perlu dilanjutkan. RUU HIP perlu ditolak. Sementara, ahli Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan Prof. Emrus Sihombing melihat UU itu diperlukan sebagai landasan bagi implementasi Pancasila agar “membumi”.
Dalam hal penolakan itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan pembahasan RUU HIP itu jangan dilanjutkan. Alasannya adalah keberadaannya aneh secara logika hukum. Menurut dia Pancasila adalah sumber dari hukum di negeri ini lalu untuk apa lagi RUU HIP mengatur Pancasila. Seluruh produk undang-undang dijiwai oleh Pancasila.
“Kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi undang-undang, UU itu kan di bawah UUD 1945,” kata Anwar Abbas seperti dikutip berbagai media. Anwar mengemukakan bahwa Pancasila sebagai acuan untuk membuat UU tidak perlu diatur lagi, dan mengatur Pancasila dalam UU adalah merusak Pancasila tersebut.
Begitu pula Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti meminta RUU HIP segera dicabut dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya oleh DPR bersama pemerintah. Secara substansial RUU HIP itu bermasalah.
Namun, menurut Emrus Sihombing, diperlukan UU yang mengatur agar Pancasila terjaga kesinambungannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Menurut saya tujuannya itu adalah untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kan ada lima sila, menurut saya kalau kita bicara akademik pasti level konseptual, kan? Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan seterusnya, kelima sila itu masih pada level konseptual,” ujarnya dalam perbincangan singkat melalui telepon dengan Suara Karya di Jakarta, Senin malam (29/6/2020).
Dia mengaku setuju dengan adanya UU tetapi bukan UU HIP meskipun, Isitilah HIP tidak tepat dan harus diganti dengan kata lain yang sesuai.
“Saya setuju kalau ada UU yang dibuat DPR dan pemerintah yang isinya membumikan adalah nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Sekaligus, itu menjadi dasar lembaga BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila). Karena badan ini belum didasari oleh UU. Saya kira perlu badan-badan di negara ini berbasis pada UU. Tidak ada salahnya, ini UU dibuat sehingga BPIP itu ada dasar UU-nya yang lebih kuat sehingga siapapun presiden-nya nanti maka BPIP ini selalu eksis. Tapi kalau level Kepres (Keputusan Presiden), ganti presiden ini mudah dicabut,” jelasnya.
Menurut Emrus ada dua hal penting untuk dilanjutkan. “Saya setuju, (pertama) dengan revisi-revisi dan lainnya, kekurangan-kekurangannya (wacana pro konta) di ruang publik, perlu dihentikan. Itu diblok dicabut,” kata Emrus.
Mengenai Pancasila sudah final dan tidak perlu dibongkar lagi, menurut Emrus, implementasi atau membumikan Pancasila dilakukan sebagaimana budaya bangsa. Seperti, pimpinan memang harus memberi contoh dan teladan.
“Contoh korupsi, maka pelaku tidak Pancasila, tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mereka melanggar Pancasila. Ini boleh menjadi wacana, bahwa ada pasal pemimpin itu menjadi teladan. Itu rule model dan orang tersebut bisa diberi sanksi.”
“Contoh lain, jika kita esklusif, merasa lebih benar dari yang lain, dalam satu instansi mereka satu alumni (saja) bergandengan tangan (tidak dengan alumni lain), bagaimana caranya mereka itu dijerat dengan UU karena ada nilai-nilai Pancasila yang ditentangnya, Persatuan Indoensia,” beber Emrus.
Sementara terkait nama undang-undang tersebut, kata dia judulnya tidak HIP yang sangat tidak tepat. “Masa UU menjadi haluan, tapi Pancasila yang menjadi haluan. Ganti namanya. Dari segi nama pun menurut saya sangat tidak tepat jika (RUU HIP) disetujui menjadi UU,” ujarnya.
Intinya adalah perundangan mengenai Pancasila itu mengatur setiap unsur masyarakat menurut tata aturan yang mengikat.
“Bagaimana kalau UU membumikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu, ada bab pejabat, bab PNS (ASN), TNI Polri, profesi dan lainya masing-masing (ada bab-nya). Sehingga ada kontrol bagi kita, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam prilaku sehari-hari. Tidak ada lagi ekslusif, membenarkan kelompok sendiri, seperti agama, dan lain-lain. Yang ada adalah toleransi berdasarkan perbedaan,” kata Emrus. (Indra)
Berita Terkini
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra
UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses PendidikanKesra
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi
Indonesia Tuan Rumah Konferensi AAAH di Bali, Bahas Penguatan SDM KesehatanKesra
Kolaborasi Collective Studios, Galleri5, dan KEK Singhasari Kembangkan Cerita Indonesia untuk Pasar GlobalKesra
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomiTerkini Hukum Lainnya
Polisi Selidiki Kebakaran PT Fonusa, 36 Karyawan Masih DicariHukum • 22/11/2026, 12:03 WIB
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB