TANGERANG SELATAN (Suara Karya): Kementerian dan lembaga yang dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan bertambah, kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Condro Kirono.
Selama ini kementerian dan lembaga yang berkoordinasi antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ke depan akan memperluas koordinasi, selama ini KLHK, TNI, Polri, BMKG, BNPB, beserta BPBD daerahnya nanti akan diperluas kepada kementerian lain,” ujar Condro Kirono di Pangkalan Udara Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.
Condro mengatakan kementerian lain yang akan terlibat antara lain Kementerian Pertanian serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Ke depan, tutur dia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga tersebut.
Menurut dia, Kementerian Pertanian akan berperan memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla.
Ia mencontohkan, tanaman yang ditanam harus ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti kopi.
“Kementan adalah bagaimana penyuluh pertanian di daerah semua fokus tidak membuat lahan terbakar, apakah itu kopi liberica atau mungkin tanaman lain yang tidak menyerap air cukup banyak seperti sawit kalau di lahan gambut,” ucap Condro Kirono.
Yang tidak kalah penting, kata dia, tanaman itu harus memiliki nilai ekonomis tinggi agar masyarakat menjaga dan tidak akan membuka lahan.
Sementara Kominfo dapat memberikan pesan imbauan mau pun peringatan kepada masyarakat dan penyediaan akses informasi pengendalian karhutla. (Yunafry)
Berita Terkini
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesra
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum
Hadapi Gempuran AI, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Mesin InovasiKesra
Kemdiktisaintek Targetkan Fakultas Kedokteran Gigi Hadir di Tiap Provinsi pada 2029Kesra
Kemdiktisaintek Siapkan 1.000 Beasiswa Dokter dan Dokter Gigi SpesialisKesra
UT Gelar ICoMUS 2026, Perkuat Kolaborasi Riset Multidisiplin Antar Perguruan TinggiKesra
Investasi Filantropi pada Anak Usia Dini, Kunci Ekonomi Masa DepanKesraTerkini Hukum Lainnya
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi dan Bisnis • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB
Ada Apa Dengan Dinkes Banten, 6 Tahun Berturut-turut Selalu Jadi Temuan BPK?Hukum • 11/07/2026, 12:56 WIB