JAKARTA (Suara Karya): DPR, LPSK, dan Komnas Perempuan, telah menyatakan kesepakatan untuk mendampingi Baiq Nuril yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Kepala Sekolan SMAN 7 Nusa Tenggara Barat, tempat Baiq Nuril mengajar.
Baiq Nuril yang merupakan guru honorer ini, justru malah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya, pelaku yang melakukan kekerasan seksual, malah naik pangkat, dan Baiq Nuril dipecat.
Atas kasus tersebut, baik DPR, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maupun Komnas Perempuan, menganggap bahwa Baiq Nuril telah menjadi korban kriminalisasi.
Karenanya, ketiga lembaga tersebut, sepakat untuk mengawal dan mendampingi Baiq Nuril sebagai upaya memperjuangkan nasib kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.
Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka mengaku sudah mengawal kasus Baiq Nuril sejak Mei 2017, ketika Baiq Nuril tidak terbukti sebagai penyebar rekaman pelecehan seksual dalam putusan pengadilan tingkat pertama.
Karena itu, Rieke mengaku terkejut ketika Mahkamah Agung menganulir keputusan PN Mataram tersebut. “Dengan MA memutus Baiq Nuril bersalah, sementara bukti-bukti di PN Mataram menyatakan tidak terbukti, ini kan ada ketidakadilan hukum,” kata Rieke, dalam diskusi di MPR RI bertajuk ‘Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual’ bersama Komisioner Komnas Perempuan RI, Masruchah, dan Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Politisi PDI perjuangan ini pun mendukung PK Baiq Nuril berikut penundaan eksekusi oleh Kejagung RI, yang seharusnya dilakukan pada Rabu (21/11/2018).
“Kita berharap PK akan membatalkan putusan MA dan Baiq Nuril bebas,” ujarnya menambahkan.
Sebagaimana diketahui, Baiq Nuril pada pengadilan tingkat pertama, dinyatakan tidak terbukti melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1), juncto pasal 45 ayat (1).
“Kalau putusan MA ini dibiarkan, Indonesia ini sudah dalam darurat kekerasan seksual. Sehingga putusan MA itu harus adil, tidak diskriminatif terhadap perempuan sebagai korban,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Junaidi memaparkan kronologis kejadian kasus ini. Dia mengatakan, di pengadilan, bendahara SMAN 7 Mataram (L), yang diduga telah melakukan hubungan seksual dengan Kepala Sekolah (M), telah membantah jika L mempunyai hubungan istimewa dengan Kepala Sekolah itu.
Namun, ujarnya, keterangan M ‘menlca-mencle’. Selain tidak berhubungan intim dengan L, M malah mengaku bahwa L itu hanya inisial dari bintang porno Australia, yaitu Megan Lex. Sebab, jika tak membayangkan L Megan Lex itu M tak bisa tidur.
“Di Pengadilan keduanya, L dan M mengaku tak punya hubungan istimewa. Bahwa L itu hanya inisial dari bintang porno Megan Lex dari Australia. Padahal, hubungan istimewa itu terjadi di pagi hari, sebelum sorenya menelpon Baiq Nuril,” katanya.
Dalam percakapan dengan Baiq Nuril, M sudah terang menjelaskan hubungan istimewa itu dengan L. Tapi, ketika kasusnya mulai terungkap, M menitipkan Hp-nya ke kakak iparnya, dan sang kakak ipar tak tahu jika di Hp itu ada rekaman percakapan seksual.
Saat para guru dan karyawan SMAN 7 tak nyaman dengan kepemimpinan M, mereka terus menggugat rekaman itu ke DPRD dan Diknas Mataram. Alhasil, Hp M tersebut dijadikan bukti.
“Nah, setelah rekaman dari Hp itu ditransmisikan ke Laptop, tak lama kemudian rekeman mesum itu tersebar. Dari sinilah Baiq Nuril yang dituduh dan dilaporkan oleh M,” kata Joko.
Padahal, saksi Khusnul Aini dan saksi lain menegaskan bahwa yang mentransmisikan, memasang kabel data, atau nyolokin kabel dari Hp ke Laptop itu adalah H.IM. Karena itu, PN Mataram memutus Baiq Nuril bebas, tidak bersalah. “Jadi, tak benar Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman itu,” tambah Joko lagi. (Gan)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Hukum Lainnya
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB